Wakil Ketua 1 DPRD Tabalong Jurni, siap mengawal hak tambahan penghasilan pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara, khususnya tenaga kesehatan, guru, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Diketahui, beberapa waktu lalu, tenaga kesehatan, guru, dan PPPK menuntut hak mereka untuk memperoleh tambahan penghasilan pegawai atau TPP.
Menyikapi hal ini, Wakil Ketua 1 DPRD Tabalong Jurni, telah melakukan pertemuan dengan tim TPP Pemkab Tabalong untuk membahas hal tersebut dan dipastikan Nakes, guru, serta PPPK akan mendapatkan TPP.
Jurni menilai TPP ini merupakan hak seluruh ASN, sehingga pemerintah juga diharapkan dapat berkeadilan untuk memberikan penghasilan tambahan terhadap 3 unsur tersebut.
“Kami di Dewan berpendapat bahwa di kesehatan itu wajar kalau dia dapat lebih daripada SKPD SKDP lain pendapatannya, karena dia punya skill. Jadi kami inginnya jasa pelayanan segala macam BLUD segala macam, jangan dikait-kaitkan dengan TPP. TPP ini artinya hak semuanya ASN. Disitulah ada kesempatan artinya kepala daerah mau menambahkan kesejahteraan ASN yang ada di Kabupaten Tabalong,” ujar Jurni, Wakil Ketua I DPRD Tabalong.
Sumber anggaran untuk penghasilan tambahan sendiri disiapkan sekitar 45 miliar pada APBD tahun 2024. Sehingga Jurni memastikan bahwa pemerintah akan melakukan penyesuaian anggaran tersebut.
(Muhammad Ariadi, TV Tabalong)
Redaktur: Rais
Uploader: Rulyandi
