TV Tabalong – Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel, menggelar Focus Group Discussion (FGD) mengenai evaluasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kabupaten Tabalong, pada 9 juni 2022, di Pendopo Bersinar Pembataan. FGD ini dibuka Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda Tabalong, dengan dihadiri beberapa SKPD terkait, bank penyalur di Tabalong serta debitur, dan kepala KPPN Tanjung.
Dalam FGD ini, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel, Sulaimansyah menyampaikan bahwa penyaluran KUR di tabalong terjadi tren kenaikan. Pasalnya, di periode bulan januari sampai bulan mei 2022, KUR telah terealisasi sebesar Rp 147,67 milyar, kepada 2.772 debitur. Sehingga menjadikan Tabalong wilayah ke-enam sebagai penyalur KUR tertinggi di Provinsi Kalsel.
Capaian realisasi penyaluran KUR untuk periode tersebut pun tumbuh sebesar 34,28 persen secara year on year, dikarenakan pada periode bulan januari sampai bulan mei 2021 lalu, KUR terealisasi sebanyak Rp 109,97 milyar. Sulaimansyah menambahkan, penyaluran KUR di Tabalong didominasi sektor pertanian, perburuan dan kehutanan, yang menjadi salah satu sektor unggulan Kabupaten Tabalong. Meskipun realisasi KUR di Tabalong dinilai baik, namun masih ada beberapa kendala yang dihadapi dan menjadi tugas yang harus diselesaikan, baik di tingkat pemerintah daerah maupun di tingkat bank penyalur.
“tapi memang ada beberapa PR ya. Karena tadi dari hasil diskusi, misalnya untuk KUR mikro itu masih ada yang minta jaminan” kata Sulaimansyah
“Yang kedua soal data. Jadi SIKP yang sudah diinput oleh pemda itu kurang dimanfaatkan oleh perbankan sebagai basis data untuk penyaluran KUR. Sehingga ini ada yang perlu dikoordinasikan. Forumnya udah ada, forum koordinasi sudah ada yaitu melalui TPAKD (tim percepatan akses keuangan daerah) nah itu kalau dioptimalkan saya yakin kendala-kendala itu bisa diatasi” tambahnya
Sulaimansyah juga menyampaikan sektor penyaluran KUR Kabupaten Tabalong tahun 2022, yakni sektor pertanian, perburuan dan kehutanan, perdagangan besar dan eceran, jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainny, perikanan dan lain sebagainya, agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari program pemerintah ini. Ditjen Perbendaharaan provinsi Kalsel akan terus menyempurkan regulasi, serta mempermudah layanan agar program dapat diakses oleh masyarakat. (Nova Arianti).
