Komisi III DPRD Tabalong melakukan kunjungan kerja ke Kementerian PUPR di Jakarta pada 17 Juni 2023 tadi. Kunjungan dilakukan dalam rangka konsultasi soal Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan rumah susun melalui APBN.
Konsultasi ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Tabalong Supoyo, didampingi beberapa anggota Komisi III dan SKPD terkait.
Konsultasi dilakukan jajaran Komisi III bersama dengan jajaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI.
Dalam konsultasi ini diketahui bahwa pada tahun 2023 Tabalong tidak mendapatkan alokasi BSPS dari APBN. Namun, usulan Tabalong untuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sejumlah 2.943 unit dan 3 rumah susun santri telah masuk dalam aplikasi Sistem Informasi Bantuan Rumah Umum (SIBARU) Kementerian PUPR.
Sementara itu, pada tahun 2024 mendatang, Tabalong akan mendapatkan program Bedah Rumah atau BSPS sebanyak 200 unit rumah untuk kawasan kumuh dan 360 unit rumah di luar kawasan kumuh.
Terpisah, Ketua Komisi III DPRD Tabalong Supoyo saat ditemui belum lama tadi, berharap Kementerian PUPR dapat segera merealisasikan usulan tersebut sehingga rumah tidak layak huni di Tabalong cepat teratasi.
“Doa dan harapan kami masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah dan taraf hidupnya masih di bawah rata-rata, bisa menikmati rumah-rumah yang sudah kumuh itu bisa ditangani oleh pihak perkim sehingga mereka bisa menikmati apa yang diidam-idamkan dari pihak masyarakat, termasuk masyarakat yang sudah terdata oleh perkim itu,” ujar Supoyo, Ketua Komisi III DPRD Tabalong.
Diketahui, pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Tabalong melalui Disperkim telah mengalokasikan dana untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi 590 rumah tidak layak huni. Sebanyak 100 unit rumah telah direalisasikan di kecamatan Banua Lawas, Pugaan, Tanta, dan Haruai, sedangkan 490 unit rumah lainnya baru akan diverifikasi lapangan mulai bulan Juli 2023.
Supoyo menambahkan bahwa pada tahun 2024, Kabupaten Tabalong juga mendapatkan program bantuan perumahan, yaitu 200 unit untuk kawasan kumuh dan 360 unit untuk di luar kawasan kumuh. Supoyo mengatakan pihaknya juga siap melakukan koordinasi kembali bersama pemerintah pusat jika Disperkimtan Tabalong memiliki kendala dalam realisasi program ini.
(Gazali Rahman/TV Tabalong)
