Badan Anggaran DPRD Tabalong bersama dengan Dinas Kesehatan, RSUD Baddarudin Kasim, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bagian Tapem dan Bagian Kesra Setda Tabalong, menggelar rapat pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2021, di Sekretariat DPRD Tabalong, pada 18 Juli 2022.
Dalam rapat ini Banggar DPRD menyoroti beberapa catatan BPK RI pada Dinas Pendidikan. Salah satunya terkait infrastruktur pendidikan di Tabalong yang masih kurang. hal ini juga ditegaskan Ketua Banggar DPRD Tabalong, Mustafa.
“Karena yang disoroti karena di pendidikan itu ada catatan dari BPK terkait dengan enam persoalan, jadi apa apa saja yang dari persoalan itu adalah terkait hal hal yang menyangkut catatan dari BPK jadi itulah yang dibahas tadi kawan kawan tim dari banggar menyoroti itulah,”
Terang Mustafa, Ketua Banggar DPRD Tabalong.
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tabalong, Tonie Marwan mengakui masih banyaknya infrastruktur satuan pendidikan di Tabalong, yang harus ditangani lebih lanjut. hal ini dikarenakan pengembangan infrastruktur sekolah dalam dua tahun terakhir tak maksimal lantaran anggaran berkurang, terpangkas penanganan pandemi Covid-19.
“Diberi berbagai masukan terkait banyaknya infrastruktur pendidikan di kabupaten tabalong yang perlu ditangani secara serius, nah karena dua tahun terakhir ini kita mengalami yang namanya badai covid 19, sehingga keadaan keungan kita untuk membackup infrastruktur dunia pendidikan sedikit agak berkurang, tapi kita berusaha memaksimalkan sumber yang datang dari pemerintah pusat,”
Tutur Kepala Disdikbud Tabalong, Tonie Marwan.
Serapan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tabalong di APBD Tahun 2021 sendiri sudah mencapai 88%. Disdik pun mengakui akan terus meningkatkan pelayanan di sektor pendidikan, sehingga kegiatan pembelajaran di Tabalong berjalan maksimal.
(Dano Nafarin, TV Tabalong)
