DPRD Kabupaten Tabalong memfasilitasi rapat dengar pendapat antara PT Adaro Indonesia bersama Gerakan Peduli Tabalong di ruang pimpinan lantai 1 Gedung Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong pada Selasa, 18 April 2023. RDP ini membahas mengenai perubahan PKP2B PT Adaro Indonesia menjadi IUPK.
Dipimpin langsung oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Tabalong, Jurni, rapat dengar pendapat ini diikuti beberapa orang anggota DPRD Tabalong, perwakilan PT Adaro Indonesia, jajaran SKPD terkait lingkup Pemkab Tabalong, dan anggota Gerakan Peduli Tabalong. Dalam hal ini dihadiri oleh perwakilan LSM.
Perwakilan LSM Kabupaten Tabalong, Erwansyah, yang sekaligus tergabung dalam Gerakan Peduli Tabalong menyampaikan maksud dari RDP ini ialah ingin mendengar kejelasan dari PT Adaro Indonesia mengenai status kawasan lahan yang saat ini menjadi eks perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) PT Adaro Indonesia. Pasalnya, kini status izin berubah menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).
Yang mana dari perubahan itu luasan lahan pertambangan PT Adaro Indonesia mengalami pengurangan dari 31 ribu hektar lebih menjadi 23 ribu hektar lebih lahan. Sehingga ada sekitar 7 ribu lebih luasan lahan yang diciutkan, yang mana 1.700 hektar lahan berada di Kabupaten Tabalong dan selebihnya berada di Kabupaten Balangan.
Dan berdasarkan penyampaian dari perwakilan PT Adaro Indonesia bahwa 1.700 hektar lahan yang dicutkan di Tabalong tersebut secara keseluruhan masuk dalam wilayah penunjang PT Adaro Indonesia, dikarenakan ada workshop dan jalur angkut batu bara.
Melihat hal tersebut, Erwansyah menginginkan agar lahan diluar eks PKP2B dan diluar IUPK PT Adaro Indonesia bisa dikembalikan ke pemerintah agar lahan nantinya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat.
“Nah itu lah menurut saya memang sudah tahu kita tidak terlalu banyak, tetapi bagaimana pun itu akan menjadi sebuah pemasukan daerah yang lebih baik. Tujuan kita tidak lain adalah bagaimana caranya agar itu bisa dimanfaatkan dan itu bisa meningkatkan pendapatan daerah karena sekarang ini kan programnya pengembalian ekonomi sehabis covid. Nah, hal-hal macam itu perlu kita gali agar ini bisa mendapatkan dan bisa dimanfaatkan masyarakat Tabalong dan sekitarnya. Itu yang penting menurut saya,” ujar Erwansyah, perwakilan LSM Tabalong.
Sementara itu, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Tabalong, Jurni, berharap pertemuan selanjutnya jajaran PT Adaro Indonesia dapat menghadirkan pembuat kebijakan perusahaan. Pasalnya, ada sejumlah pertanyaan yang pihaknya ajukan namun tidak dapat ditanggapi oleh perwakilan yang hadir.
“Sayangnya yang datang bukan orang yang berkompeten menjawab itu tadi, jadi sangat disayangkan. Jadi yang akan datang, kalau kami meminta turun orang yang bisa menjelaskan, kalau ternyata waktu belum ada, kami minta pihak Adaro jujur saja, jangan tertekan lah. Kalau diundang belum bisa menghadirkan, minta waktu. Lalu kami umpama minta waktu, orang sana yang menentukan, baru kita bisa menjadwalkan. Maksudnya, supaya mereka merasa dihargai dan kita memang puas kalau memang petingginya langsung orang yang bisa menjawab,” ujar Jurni, Wakil Ketua I DPRD Tabalong.
Baik legislatif maupun anggota Gerakan Peduli Tabalong berharap agar RDP ini dapat kembali terselenggara dan diharapkan PT Adaro dapat menghadirkan manajemen yang berwenang untuk menjawab, sehingga rapat nantinya dapat menghasilkan suatu keputusan.
(Nova Arianti/TV Tabalong)
