Kabupaten Tabalong kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Kalimantan Selatan. WTP ini merupakan yang kesembilan kalinya diterima oleh Pemkab Tabalong selama masa kepemimpinan Bupati Anang Syakhfiani.
Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ini diterima oleh Bupati Tabalong Anang Syakhfiani yang diserahkan oleh Kepala BPK RI perwakilan Kalimantan Selatan Rahmadi, pada Senin 8 Mei 2023 di Banjarbaru.
Selain itu, Bupati Tabalong juga didampingi Wakil Ketua Satu DPRD Tabalong serta beberapa Kepala SKPD lingkup Pemkab Tabalong yang juga menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas LKPD tahun anggaran 2022.
Bupati Tabalong Anang Syakhfiani dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada segenap jajaran dan pihak terkait seperti DPRD Kabupaten Tabalong yang terus bekerja keras sehingga Tabalong berhasil meraih WTP yang ke-9 di masa kepemimpinannya.
Anang menambahkan, dengan diraihnya WTP ke-9 kalinya ini maka diharapkan dapat menjadi salah satu upaya agar pemerintah Kabupaten Tabalong menjauhi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Opini WTP ini memang bukan tidak menjamin tidak adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tetapi paling tidak ini sebagai pintu masuknya (entry point) kepada upaya kita untuk menjauhi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,” ujar Anang Syakhfiani, Bupati Tabalong.
Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Kalimantan Selatan, Rahmadi, mengucapkan selamat kepada Kabupaten Tabalong karena telah berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan hasil pemeriksaan LHP Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2022.
Terlebih Rahmadi menilai, Opini WTP merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah.
“Opini WTP merupakan salah satu indikator penilaian keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah, disamping indikator lain yang telah ditetapkan. Dengan opini WTP ini, diharapkan pemerintah daerah terus bekerja keras dan berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah sehingga dapat tercipta tata kelola keuangan daerah yang bersih, akuntabel, dan transparan,” ujar Rahmadi, Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel.
Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong pun berharap kepada BPK RI Perwakilan Kalsel untuk bisa terus memberikan pembinaan serta pendampingan kepada pemerintah Kabupaten Tabalong dalam hal tata kelola keuangan daerah, sehingga ke depannya Kabupaten Tabalong bisa terus berkembang ke arah yang lebih baik lagi.
(TV Tabalong)
