Badan Anggaran DPRD Tabalong melakukan pembahasan lanjutan terkait laporan pertanggungjawaban APBD Tahun 2021, bersama 4 SKPD pada 19 Juli 2022. SKPD yang terlibat kali ini yakni DKPPPTH, Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, Disporapar, serta Bapenda Tabalong.
Daram rapat ini disampaikan serapan anggaran yang rata-rata diatas 80%. Meski masih ada salah satu dari 4 SKPD ini yang serapannya dibawah 80%, namun pelaksanaan kegiatannya sudah mencapai 90%. Sehingga banggar menilai hal tersebut bukan menjadi masalah. Sedangkan temuan BPK, umumnya hanya berasal dari kesalahan administrasi.
Namun untuk meminimalisir temuan BPK ini, Wakil Ketua Tim Badan Anggaran DPRD Tabalong, Jurni meminta Inspektorat meningkatkan pemeriksaan di SKPD hingga ke ranah pedesaan. Mengingat sebagian sumber dana desa juga berasal dari APBD.
“Kami menyarankan tadi kepada Inspektorat sebagai alat pendamping rapat pada hari ini kami meminta supaya kita jangan terlena dengan hasil audit yang saat ini kita sangat menurun artinya jauh dari tahun lalu temuannnya. Dari 60 sekarang jadi 20. Tapi kita tetap artinya harus meningkatkan bagaimana semacam ada pemeriksaan dari Inspektorat, maksud kami supaya lebih bisa ditingkatkan. Kalau perlu sampai ke tingkat keuangan masalah di desa,”
tegas Jurni, Wakil Ketua Tim Banggar DPRD Tabalong.
Jurni pun menambahkan, pihaknya siap mendukung dan mengawal terkait dengan pendanaan, jika Inspektorat membutuhkan SDM dan pendanaan yang lebih banyak dalam mengaudit. Hal ini pun dilakukan agar penggunaan dana APBD dapat diawasi dengan baik.
(Maria Ulfah, TV Tabalong)
