Usai melalui beberapa kali pembahasan, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tabalong bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Tabalong sepakat atas Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda APBD Tahun 2024. Kesepakatan ini terjadi pasca pembahasan terakhir yang berkaitan dengan hasil rasionalisasi anggaran dan dana bagi hasil.
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tabalong, bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Tabalong, melakukan pembahasan akhir Raperda APBD tahun 2024, pada Selasa 31 Oktober 2023 di Sekretariat DPRD Tabalong, Mabuun, Kecamatan Murung Pudak.
Dalam proses pembahasan ini, Banggar DPRD dan TAPD menyusun program kegiatan yang menggunakan dana tambahan senilai 139 miliar rupiah. Tambahan dana ini bersumber dari hasil rasionalisasi anggaran dan dana bagi hasil.
Ketua DPRD Tabalong, yang juga menjabat sebagai Ketua Banggar DPRD, Mustafa, mengatakan bahwa dana tambahan ini digunakan untuk mengakomodir program kegiatan prioritas yang sempat tertunda tahun 2023 ini.
“Jadi kita sepakat tadi tidak ada membicarakan pokir, karena ini finishing sudah. Ada Dana Bagi Hasil (DBH) yang masuk dan ada uang kita, lantas kita tidak mengakomodir pokir-pokir. Hanya yang kita akomodir skala prioritas yang ketinggalan, hanya itu aja,” ungkap Mustafa.
Selain membahas program kegiatan prioritas, anggota Banggar DPRD juga menyampaikan usulan program kegiatan. Namun, mengingat keterbatasan anggaran induk, usulan-usulan tersebut ditampung terlebih dulu dan direncanakan akan dimasukkan dalam APBD Perubahan 2024.
Usai pembahasan, Mustafa selaku Ketua DPRD Tabalong dan Ketua Banggar DPRD, serta Sekretaris Daerah Tabalong selaku Ketua TAPD, Hamidah Munawarah, menandatangani kesepakatan Raperda APBD Tahun 2024.
Dalam Raperda tersebut, disepakati proyeksi pendapatan daerah mencapai 2,4 triliun rupiah, dan belanja daerah sebesar 2,6 triliun rupiah.
(Alfi Syahrin, TV Tabalong)
