Komisi II DPRD Tabalong melakukan pembahasan awal Raperda perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, bersama Bagian Hukum Setda Tabalong dan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Tabalong pada 3 Agustus 2022.
Raperda PL2PB ini akan menjadi payung hukum dalam melindungi lahan pertanian masyarakat agar tidak dialihfungsikan, seperti digunakan untuk kawasan pertambahan dan lainnya. Dalam Raperda ini juga akan memuat pengawasan dari instansi terkait, serta sarana dan prasarana untuk kawasan lahan pertanian.
“Itu untuk melindungi lahan-lahan pertanian, supaya tidak di alih fungsikan seperti pertambangan dan sebagainya, dan juga Raperda ini nantinya akan di apa namanya, dana dari APBN dan dak bisa tersalur melalui kawasan pertanian ini,” tutur Hudianoor, Ketua Komisi II DPRD Tabalong.
Melalui Raperda ini, Komisi II DPRD Tabalong berharap lahan pertanian di Tabalong dapat terlindungi, berkelanjutan, dan berkembang. Pasalnya Raperda ini dapat menjadi landasan hukum memperbaiki lahan pertanian warga, baik dari irigasi serta pengairan yang lebih optimal.
(Muhammad Ariadi, TV Tabalong)
