DPRD Tabalong bersama pemerintah daerah berencana melakukan konsultasi langsung ke BPH Migas untuk mendorong penambahan kuota biosolar bersubsidi. Langkah ini ditempuh karena kuota yang diterima Tabalong saat ini dinilai masih jauh dari kebutuhan masyarakat, khususnya di sektor pertanian dan transportasi.
Persoalan keterbatasan kuota biosolar bersubsidi menjadi salah satu pembahasan dalam rapat koordinasi yang digelar DKP3 Tabalong bersama sejumlah pihak terkait. Saat ini, kuota biosolar bersubsidi untuk Kabupaten Tabalong hanya berkisar delapan juta liter, jauh di bawah usulan pemerintah daerah yang mencapai 18 juta liter.
Anggota Komisi II DPRD Tabalong, Pahmi, menilai selisih kuota yang cukup besar tersebut berpotensi mempengaruhi pemenuhan kebutuhan BBM bersubsidi di masyarakat. Terutama bagi petani yang memerlukan BBM untuk operasional alat dan mesin pertanian serta para pengemudi yang bergantung pada ketersediaan biosolar.
Karena itu, DPRD Tabalong bersama pemerintah daerah berencana melakukan konsultasi langsung ke BPH Migas. Langkah ini dilakukan untuk menyampaikan kondisi riil kebutuhan BBM bersubsidi di Tabalong sekaligus mendorong penambahan kuota agar lebih sesuai dengan kebutuhan daerah.
“Ya karena kita melihat kuota kita di Tabalong cuma sekitar 8 juta liter, yang padahal usulan pemerintah daerah kita kan 18 juta liter. Maka ke depannya kami dari DPRD Tabalong dan juga pihak pemerintah akan melakukan konsultasi ke BPH Migas terkait penambahan kuota biosolar ini. Kita menghendakinya sesuai dengan usulan pemerintah, 18 juta liter, tapi setidaknya pihak BPH Migas menambah lagi 10 juta agar 8 ribu untuk para driver dan 2.900 untuk tambahan kuota petani kita,” ujar Pahmi, Anggota Komisi II DPRD Tabalong.
DPRD Tabalong berharap upaya konsultasi ke BPH Migas dapat segera membuahkan hasil, sehingga penambahan kuota biosolar bisa terwujud dan kebutuhan BBM bersubsidi masyarakat Tabalong, baik petani maupun pengemudi, dapat terpenuhi secara memadai.
Muhammad Khairillah, TV Tabalong, melaporkan.
