Untuk meningkatkan kapasitas dalam mengelola kebijakan publik, anggota dan unsur pimpinan DPRD Tabalong mengikuti bimbingan teknis (bimtek) selama empat hari. Bimtek ini bertujuan mengoptimalkan peran dan fungsi DPRD dalam mendukung pembangunan daerah.
Unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tabalong mengikuti bimbingan teknis yang membahas tata kelola keuangan daerah, wawasan kebangsaan, dan etika publik. Kegiatan ini diselenggarakan selama empat hari, dari 10 hingga 13 Februari, di Banjarmasin. Bimtek ini merupakan hasil kerja sama antara DPRD Tabalong dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lambung Mangkurat.
Dalam bimtek ini, sejumlah materi penting disampaikan oleh narasumber dari berbagai institusi. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memberikan pembekalan mengenai wawasan kebangsaan dan penguatan ideologi Pancasila. Sementara itu, materi terkait tata kelola keuangan daerah serta pedoman pelaksanaan APBD tahun 2025 disampaikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Selain itu, materi etika publik diisi oleh dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat (FISIP Unlam).
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas anggota DPRD Tabalong dalam memahami dan mengelola kebijakan publik secara lebih baik. Dengan adanya bimtek ini, diharapkan para anggota dewan dapat lebih optimal dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran demi pembangunan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.
Bimtek ini juga menjadi momen penting bagi anggota DPRD Tabalong untuk memperdalam pemahaman mengenai prinsip-prinsip kebangsaan serta meningkatkan etika dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat. Dengan demikian, diharapkan terwujud pemerintahan daerah yang lebih baik, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
(Tim Liputan TV Tabalong)
