Pemerintah Kabupaten Tabalong memfokuskan perencanaan pembangunan 2026 pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai strategi utama menekan angka kemiskinan dan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. Komitmen ini ditegaskan langsung oleh Bupati Tabalong, Muhammad Noor Rifani, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD 2026 yang digelar pada 14 Mei 2025 di Pendopo Bersinar, Pembataan.
Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Tabalong, Muhammad Noor Rifani, saat memberikan sambutan pada kegiatan Musrenbang RKPD Tahun 2026 tingkat Kabupaten Tabalong yang dilaksanakan di Pendopo Bersinar, Rabu, 14 Mei 2025.
Bupati Tabalong mengungkapkan bahwa Musrenbang RKPD Tahun 2026 mengusung tema Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Sektor Unggulan dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Tema ini selaras dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam memperkuat kualitas SDM sebagai fondasi utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Beberapa hal yang menjadi prioritas pada RKPD Tahun 2026, yakni terkait penanggulangan kemiskinan melalui kesempatan kerja dan berusaha, meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan merata, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, religius, dan berkarakter, percepatan pertumbuhan ekonomi, optimalisasi pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur dasar, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan optimalisasi reformasi birokrasi, serta optimalisasi pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berketahanan bencana.
Bupati Tabalong juga mengharapkan agar forum ini dapat menjadi wadah bagi pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan pembangunan.
“Saya berharap forum ini menjadi wadah partisipatif, inklusif, dan solutif. Saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi, memberikan masukan dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan dokumen perencanaan pembangunan kita.” ujar Muhammad Noor Rifani, Bupati Tabalong.
Diketahui dari kegiatan Musrenbang RKPD berjenjang dari tingkat desa hingga kabupaten, terdapat sebanyak 1.893 usulan, yang terdiri dari 941 usulan di bidang infrastruktur, 606 usulan di bidang pelayanan publik, dan 346 usulan di bidang ekonomi.
(Maria Ulfah / TV Tabalong)
