Komisi I DPRD Tabalong berupaya memperjuangkan penambahan anggaran dana desa, menyusul menurunnya anggaran yang diterima oleh desa di Tabalong dari pemerintah pusat. Komisi I DPRD pun telah melakukan konsultasi baik di tingkat provinsi hingga ke tingkat kementerian mengenai hal tersebut.
Dana desa tahun 2026 di Kabupaten Tabalong mengalami penurunan yang cukup signifikan akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah, khususnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN.
Menurunnya alokasi anggaran desa menjadi perhatian serius Komisi I DPRD Tabalong. Kondisi ini disebut terjadi hampir di seluruh desa, baik di Tabalong maupun secara nasional.
Ketua Komisi I DPRD Tabalong, Akhmad Helmi, mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tabalong serta menunggu regulasi dari kementerian terkait penambahan anggaran desa berdasarkan hasil konsultasi yang telah dilakukan oleh Komisi I ke kementerian.
Selain itu, Akhmad Helmi menambahkan bahwa DPRD dan pemerintah daerah juga akan mencari solusi agar kekurangan dana desa tidak mengganggu jalannya pemerintahan desa. Terlebih pada tahun depan, sekitar 60 desa di Tabalong dijadwalkan melaksanakan pemilihan kepala desa.
“Sesuai informasi yang kami terima di beberapa kali pertemuan konsultasi, baik di provinsi maupun di pusat, bahwa khusus kita ini masalahnya juga untuk belanja pegawai aparat desa itu akan mengalami ketidakpastian, apakah bisa belanja gaji aparat desa sampai satu tahun. Nah, itulah kemarin yang disampaikan oleh pihak kementerian bahwa itu mungkin ada di perubahan APBD. Kami akan memperhatikan soal itu. Kami sudah selalu mengawal itu, baik konsultasi ke provinsi maupun ke kementerian,” ujar Akhmad Helmi, Ketua Komisi I DPRD Tabalong.
Akhmad Helmi menyebut, berdasarkan hasil konsultasi dengan pemerintah provinsi dan kementerian, saat ini pembiayaan belanja pegawai aparat desa masih mengalami ketidakpastian. Oleh karena itu, DPRD Tabalong akan terus mengawal agar kebutuhan anggaran desa dapat menjadi perhatian pemerintah.
Nova Arianti, TV Tabalong, melaporkan.
