Pemerintah Kabupaten Tabalong menginginkan anggaran yang akan dimuat dalam APBD Perubahan tahun 2023 diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur yang bersifat cepat selesai. Hal ini lantaran APBD Perubahan harus terealisasi dalam kurun waktu kurang dari 4 bulan.
Harapan tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah Tabalong, Hamida Munawarah, usai memimpin rapat penyusunan dan persiapan pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2022 pada Selasa, 27 Juni 2023, di Aula Tanjung Puri Setda Tabalong, Tanjung.
Hamida mengatakan bahwa Silpa atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2022 akan dimuat dalam APBD Perubahan tahun 2023. Sementara itu, Raperda APBD Perubahan tahun 2023 kemungkinan disahkan pada bulan September atau Oktober. Sehingga agar anggaran dapat diserap secara optimal, maka Pemkab Tabalong memprioritaskan anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang bersifat cepat selesai.
“Nah, kami berharap kalau kegiatan fisik untuk pembangunan gedung, itu mungkin tidak bisa kita arahkan ke sana. Yang bisa itu kalau jalan bisa, hotmix bisa, walaupun besar hotmix itu bisa,” ujar Hamida Munawarah, Sekretaris Daerah Tabalong.
Dalam rapat disebutkan bahwa Silpa tahun 2022 berada di kisaran 200 juta rupiah. Angka ini masih dalam tahap perhitungan finalisasi. Hasil akhir perhitungan Silpa akan disampaikan dalam rapat paripurna Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2022 yang dijadwalkan pada 30 Juni 2023.
Selain membahas Silpa, tim anggaran pemerintah daerah ini juga membahas 4 poin penting lainnya untuk persiapan pembahasan bersama DPRD Tabalong pasca rapat paripurna nantinya. 4 poin tersebut adalah SKPD dengan serapan terendah di bawah 90 persen, tindaklanjut hasil temuan BPK dan permasalahan atas temuan tersebut, progress perkembangan BUMD yang sudah menerima penyertaan modal dari pemerintah daerah, serta hal-hal yang menjadi isu strategis seperti TPP Nakes dan guru.
(Alfi Syahrin, TV Tabalong)
