Badan Pendapatan Daerah Tabalong berencana melanjutkan validasi data pajak bumi dan bangunan. Pasalnya akibat data yang tidak diperbaharui, Pemkab Tabalong memiliki piutang dari PBB P2, hingga puluhan milyar.
Kepala Bapenda Tabalong, Nanang Mulkani menjelaskan selama ini pihaknya tidak bisa memaksimalkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari PBB P2, karena data tidak valid. Hal ini menjadikan capaian PAD Tabalong berada dibawah angka yang ditargetkan. Padahal di lapangan telah terjadi perubahan data, baik karena pemiliknya pindah, ganti nama, dihibahkan dan lain sebagainya.
“Selama ini kita belum mampu menagih sampai 100 persen, selalu ada sisa yang menjadi piutang dan terakumulasi setiap tahun, jumlah nya sudah puluhan milyar hingga saat ini. Penyebab itu semata-mata bukan karena tidak tertagih, tetapi ada juga data-data yang sebenarnya sudah berubah, ada orang yang bersangkutan sudah pindah, ada yang sudah ganti nama, ganti pemilik, kemudian ada yang dihibahkan dan sebagainya,” tuturnya.
Pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022, pihaknya akan mulai melaksanakan kegiatan sensus atau pendataan pajak dan bumi bangunan, untuk memvalidasi data. Namun karena waktu yang terbatas, kegiatan ini pun direncanakan akan berlanjut hingga Tahun 2023 mendatang.
Untuk data yang nantinya sudah divalidasi dan jelas kepemilikannya akan dilakukan penagihan secara intensif. Sementara untuk data yang tidak ada kepemilikan, akan diajukan penghapusan melalui rekomendasi BPK dan persetujuan dari DPRD Tabalong.
Maria Ulfah, TV Tabalong
