Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menegaskan pentingnya sinergi antara BPK RI dan Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam pemeriksaan keuangan, sehingga dapat menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan, Andriyanto, dalam sambutannya pada saat ramah tamah Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong bersama BPK RI Perwakilan Kalsel, Senin, 14 April 2025, di Balai Rakyat Dandung Suchrowardi, Kompleks Pendopo Bersinar Pembataan.
Andriyanto menjelaskan, kedatangan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Kalimantan Selatan ke Kabupaten Tabalong ini dalam rangka pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 di Kabupaten Tabalong. Sehingga, ia mengharapkan dukungan seluruh SKPD untuk menyiapkan dokumen dan data yang diperlukan secara tepat waktu.
Andriyanto menekankan agar pemeriksaan ini dimaknai sebagai proses konsultatif, bukan sebagai upaya mencari kesalahan. Oleh karena itu, ia meminta semua pihak untuk terus berkomitmen dalam menjaga tata kelola yang baik, termasuk menghindari permasalahan sistemik yang dapat berdampak pada opini audit.
“Mudah-mudahan nanti ya, selama proses kami lakukan pemeriksaan, tidak ada hal-hal yang sifatnya permasalahan yang ‘growth’. Karena untuk hal-hal yang permasalahan ‘growth’ itu, bagi kami, tadi waktu kami di Banang, kami sampaikan itu zero tolerance di kebijakan kami, standar kami. Apalagi kalau itu sifatnya masif—masif dalam arti tidak hanya terjadi di satu SKPD, karena itu sistem, mungkin bisa terjadi di beberapa SKPD lain atau menyangkut beberapa akun yang saling terkait. Nah, ini tentu akan mendorong atau bisa memicu kesimpulan yang bersifat kualifikasi,” ujar Andriyanto, Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel.
Andriyanto pun mengapresiasi Kabupaten Tabalong yang telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian sebanyak 10 kali, dan berharap capaian ini dapat terus dipertahankan.
(Dano Nafarin, TV Tabalong)
