Kejaksaan Negeri Tabalong berkomitmen meneruskan permohonan manajemen PT Bagas Bumi Persada kepada Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, terkait penyisihan hasil lelang batu bara untuk pembayaran gaji para pekerja. Komitmen ini disampaikan Kajari Tabalong saat menemui para eks karyawan PT BBP yang melakukan aksi damai ke Kejari Tabalong pada 31 Agustus 2026.
Langkah ini menjadi tindak lanjut dari audiensi Kejari Tabalong bersama perwakilan eks karyawan PT BBP pada 31 Agustus 2026. Kejari menegaskan, pihaknya tidak memiliki kewenangan langsung dalam penyitaan maupun penentuan pelelangan, namun akan menjadi jembatan bagi aspirasi pekerja dan pihak manajemen.
Sebelumnya, manajemen PT BBP telah mengajukan surat permohonan pada 10 Agustus 2026, agar sebagian hasil pelelangan batu bara yang disita dapat disisihkan untuk pembayaran gaji pekerja. Permohonan ini akan diteruskan ke pihak terkait melalui surat laporan informasi khusus.
Kajari Tabalong menilai, penyelesaian persoalan pekerja tetap perlu dikawal, meski proses hukum terhadap pemilik perusahaan masih berjalan. Pihak kejaksaan juga akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Tabalong, Disnaker, dan kepolisian.
“Kita siap kawal, insyaallah ya. Saya juga baru dilantik ini dua minggu dan saya baru tahu permasalahan ini, dan saya juga sudah tanya-tanya semuanya, insyaallah kami siap mengawal. Kita sebagai jembatan, kita bukan pemutus kewenangan apapun, tapi kita menjadi jembatan yang supaya kokoh dan kita bangun bersama,” ujar Denny Wicaksono, Kepala Kejari Tabalong.
Selain meneruskan permohonan tersebut, Kejari Tabalong juga siap mengawal proses pelelangan batu bara yang direncanakan berlangsung pada September 2026. Langkah ini dilakukan menyusul jadwal pelelangan yang sebelumnya beberapa kali mengalami pergeseran. Bahkan, Kajari Tabalong menyatakan pada saat demo di halaman Kantor Kejari Tabalong, kesiapannya untuk mendampingi pihak manajemen dan perwakilan pekerja ke Jakarta, jika diperlukan untuk mendorong kejelasan proses pelelangan. Upaya tersebut diharapkan dapat mempercepat penyelesaian persoalan, tanpa mengintervensi kewenangan pihak yang menangani aset sitaan.
Bagi para pekerja, kejelasan proses pelelangan menjadi hal penting, karena hasilnya diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pembayaran hak gaji yang selama ini belum tersalurkan. Selanjutnya, Kejari Tabalong akan menunggu dan mengawal tindak lanjut dari pihak berwenang di tingkat pusat.
Muhammad Khairillah, TV Tabalong, melaporkan.
