Ketua DPRD Tabalong, Riza Fahlipi berkomitmen akan memperjuangkan tambahan anggaran dari pemerintah pusat ke Kabupaten Tabalong, menyusul menurunnya proyeksi pendapatan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2027. Upaya tersebut akan disampaikan melalui Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia atau ADKASI, terlebih posisinya sebagai Ketua Nasional Bidang Energi di organisasi tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Riza Fahlipi usai memimpin Rapat Paripurna DPRD Tabalong ke-24 Masa Sidang III Tahun 2026, pada Kamis 9 Juli 2026 di ruang Sidang Paripurna DPRD Tabalong. Dalam Rapat Paripurna disampaikan Bupati Tabalong bahwa pendapatan daerah tahun 2027 diproyeksikan sebesar 1,8 triliun rupiah. Jumlah tersebut menurun drastis jika dibandingkan dengan pendapatan daerah di tahun 2026 sebesar 2,7 triliun rupiah.
Riza mengatakan, penurunan kemampuan fiskal daerah dipengaruhi adanya kekurangan penyaluran dana dari pemerintah. Terlebih lagi pihaknya telah menerima informasi adanya pengurangan alokasi anggaran dari pusat pada tahun 2027 yang diperkirakan mencapai 300 hingga 400 miliar rupiah.
“Yang mana tadi sudah dijelaskan Pak Bupati bahwa tahun 2027 ini kita terjadi penurunan anggaran kisaran 1,8 triliun sekian. Nah ini dikarenakan adanya pemangkasan ataupun masih kurang bayar yang belum direalisasikan oleh pemerintah pusat. Jadi kami, saya selaku Ketua DPRD selaku Ketua ADKASI juga di bidang energi se-Indonesia, kami akan mengadakan Rakorwil nantinya regional Kalimantan tepatnya di Banjarmasin, kami akan mengadakan terkait pembahasan tersebut mengenai kurang bayar. Karena kemarin sudah ada semacam pemberitahuan mungkin tahun 2027 hampir kisaran 30% lagi pemangkasan dari pusat. Nah hal ini jelas berdampak kepada daerah yang mana nantinya pembangunan daerah yang sudah terencana, sudah direalisasi tiba-tiba terjadi kurang bayar dari pusat kan otomatis ini akan dibebankan ke daerah. Nah harapan kami nantinya pada saat Rakorwil itu kami akan menyampaikan suara bersama-sama atas nama Asosiasi DPRD Kabupaten Kota se-Indonesia kepada Kementerian Keuangan dan kepada Kemendagri terkait permasalahan yang ada di daerah masing-masing, ya khususnya kita yang ada di Kabupaten Tabalong,” kata Riza Fahlipi, Ketua DPRD Tabalong.
Riza menambahkan, berkurangnya alokasi anggaran yang didapat Kabupaten Tabalong akan berdampak pada pelaksanaan berbagai program pembangunan, termasuk kemampuan daerah dalam memenuhi belanja pegawai. Ia pun di DPRD siap berkolaborasi dan bersinergi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong untuk memperjuangkan hal tersebut sehingga program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat tetap berjalan optimal.
Nova Arianti, TV Tabalong melaporkan.
