Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tabalong disepakati untuk dilanjutkan ke tahap pengesahan menjadi Peraturan Daerah atau Perda. Kesepakatan dicapai dalam rapat pembahasan bersama Komisi III DPRD Tabalong dan tim penyusun raperda.
Komisi III DPRD Tabalong bersama Dinas Lingkungan Hidup Tabalong dan Bagian Hukum Setda Tabalong selaku tim penyusun Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melakukan rapat pembahasan pada Senin, 29 Juni 2026, di Ruang Rapat Komisi III DPRD Tabalong.
Rapat pembahasan ini merupakan pembahasan keempat antara Komisi III DPRD Tabalong dan Pemerintah Kabupaten Tabalong mengenai Raperda Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada tahap ini seluruh materi muatan raperda telah dibahas dan disepakati bersama.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tabalong, Erfin Nirza Siregar, menjelaskan bahwa kehadiran perda ini diharapkan menjadi landasan hukum dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Tabalong. Selain itu, regulasi ini juga akan memberikan kepastian dan pedoman bagi para pelaku usaha agar menjalankan kegiatannya sesuai ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
“Dengan adanya Raperda PPLH itu tadi, kita bisa meningkatkan kualitas lingkungan hidup kita sehingga usaha atau kegiatan yang ingin berkegiatan di Kabupaten Tabalong tahu rambu-rambunya sampai sejauh mana mereka berinteraksi dengan lingkungan,” ujar Erfin Nirza Siregar, Kepala DLH Tabalong.
Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, Komisi III DPRD Tabalong bersama tim penyusun menyepakati Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk disahkan menjadi perda melalui rapat paripurna DPRD Tabalong.
Nova Arianti, TV Tabalong, melaporkan.
