Sejumlah legislator Dapil Utara Tabalong mengaku siap mengawal usulan prioritas Musrenbang Kecamatan Muara Uya di tingkat legislatif. Terlebih usulan prioritas tersebut merupakan upaya penanganan stunting dan peningkatan pelayanan publik.
Musyawarah Rencana Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Tabalong tahun 2025 di Kecamatan Muara Uya, yang digelar pada Selasa, 6 Februari 2024, turut dihadiri Ketua DPRD Tabalong Mustafa dan anggota Komisi 2 DPRD Tabalong Sumiati.
Kedua legislator ini mengaku sepakat akan mengawal usulan prioritas dari 294 usulan yang disampaikan dalam Musrenbang tingkat Kecamatan Muara Uya ini.
Seperti yang diungkapkan Ketua DPRD Tabalong, Mustafa, ia mengaku akan terus berupaya mengakomodir usulan yang memang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.
“Selama ini kami bersama bupati dan kepala dinas yang sering membahas terkait dengan usulan dan program kegiatan masing-masing SKPD. Kami sangat mendukung apalagi dengan tujuan kami sama dengan pak bupati, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat Tabalong, khususnya di Kecamatan Muara Uya. Ulun sekali lagi menyampaikan, kami sangat mendukung nantinya apa-apa yang Bapak Ibu sampaikan dalam pembahasan Musrenbang.” ujar Mustafa, Ketua DPRD Tabalong.
Senada dengan hal tersebut, anggota Komisi 2 DPRD Tabalong, Sumiati, juga mengaku siap mengawal usulan masyarakat Muara Uya, terlebih usulan tersebut berkaitan langsung dengan upaya penurunan stunting dan perbaikan pelayanan publik.
“Kami akan mendukung penuh, apalagi itu merupakan penanganan stunting dan juga skala prioritas tadi terhadap pelayanan publik. Pelayanan publik ini jangan sampai dia mengalami kendala, jadi kita harus memprioritaskan bagaimana pelayanan publik ini bisa berjalan dengan baik didukung dengan infrastrukturnya, sarana, dan prasarana. Jadi kami berharap itu tidak masuk di dalam APBD 2025, tetapi harus di 2024, minimal di perubahan, karena kalau kendala di pelayanan publik ini akan menjadi keluhan bagi masyarakat. Jadi kita bagaimana memberikan pelayanan publik yang baik, dan itu harus didukung dengan sarana, prasarana, dan infrastruktur pelayanan publik itu sendiri yang bagus pula.” ujar Sumiati, Anggota DPRD Tabalong.
Sumiati berharap agar APBD dan APBDes diarahkan kepada program kegiatan responship gender, sehingga para perempuan di Kecamatan Muara Uya dapat berdaya saing dan memiliki usaha yang dapat menambah penghasilan keluarganya.
(Muhammad Ariadi/TV Tabalong)
