Pemerintah pusat mewajibkan 20 persen dari dana desa dialokasikan untuk ketahanan pangan desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tabalong meminta agar seluruh pemerintah desa dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran tersebut untuk mendukung swasembada pangan di desa, yang tidak hanya berfokus pada penyediaan lahan, namun juga untuk mendukung sarana dan prasarana lainnya guna menunjang ketahanan pangan.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tabalong, Aditya Pula Nugraha, saat ditemui di ruang kerjanya pada Selasa, 12 Mei 2026. Ia mengatakan kebijakan pengalokasian 20 persen dana desa untuk ketahanan pangan desa telah termuat dalam komitmen kinerja kepala desa.
Menurutnya, implementasi program di lapangan dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, mulai dari pembukaan lahan pertanian, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, hingga program lain yang menunjang ketahanan pangan di desa.
“Untuk ketahanan pangan di desa sebenarnya sesuai ketentuan yang mana prioritas dana desa itu paling tidak mengakomodir 20 persen dana desanya untuk mensupport kegiatan ketahanan pangan. Hal itu sudah kami sampaikan kepada pihak pemerintahan desa dan itu juga termuat di dalam komitmen kinerja kepala desa. Implementasinya di lapangan memang pada dasarnya 20 persen ini peruntukannya mereka untuk support ketahanan pangan tersebut dalam bentuk kegiatan-kegiatan, yang mana ada yang menggunakan dana tersebut untuk pembukaan lahan atau juga untuk sarana prasarana pendukung lainnya,” ujar Aditya Pula Nugraha, Kepala DPMD Tabalong.
Aditya menambahkan, bagi desa yang sudah menganggarkan 20 persen dana desa untuk program ketahanan pangan diharapkan dapat menjalankan program tersebut secara optimal. Sehingga mampu mendukung terwujudnya swasembada pangan dan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat desa.
Nova Arianti, TV Tabalong, melaporkan.
