Puluhan perwakilan tenaga Non ASN atau tenaga kontrak, yang tergabung dalam tenaga kesehatan badan layanan umum daerah (BLUD) dan guru swasta, mendatangi Gedung Graha Sakata DPRD Tabalong, untuk meminta solusi perihal masalah seleksi administrasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
Puluhan guru swasta ini mengatakan mereka tidak dapat mengikuti seleksi administrasi karena bermasalah dengan SK sekolah swasta. Padahal para guru telah memenuhi berbagai persyaratan yang dipinta. Seperti terdaftar di dapodik, memiliki NUPTK, masa kerja mencukupi, Pendidikan S-1. Namun lantaran bekerja di sekolah swasta, para guru kesulitan untuk masuk dalam seleksi administrasi.
Guru TK Swasta Nusa Indah Desa Nalui Kecamatan Jaro, Ravinah mengaku telah mengabdi di TK Nusa Indah kurang lebih 11 Tahun, dengan gajih 250 ribu. Ia pun telah mengikuti penyetaraan untuk mengemban ilmu sarjana pendidikan anak usia dini, namun hingga saat ini tidak memiliki kejelasan terkait SK swasta untuk bisa mengikuti seleksi P3K.
“Nah lawasnya sudah kdd kejelasan, mulai SK kami nih kdd kejelasan SK nih sudah 4 bisi SK kdd yang di anunya belum, status sekolah tuh pang swasta, iya karena status sekolahnya nih swasta,” ungkap Ravinah.
Guru TK Bunga Bangsa, Jasmaniah menambahkan, ia siap jika harus mengikuti seleksi P3K. Namun dirinya menyayangkan, dari segi administrasi sudah gugur, lantaran mengajar pada sekolah swasta.
“Dari administrasi aja kami sudah gugur leh, dari persyaratannya itu kami sudah gugur, sama aja sebenarnya dengan sd negeri itu kan dapodik, kita terdata jua di dapodik leh setiap bulan di data NUPTK kami punya, S1, masa kerja tapi kendalanya itu ya tadi TK Swasta,” tutur Jasmaniah.
Jasmaniah menambahkan, pihaknya belum mendapat kejelasan alasan tidak termasuk dalam guru honor kategori dua, meski telah mengabdi selama 12 Tahun. Ia pun berharap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tabalong dapat mengupayakan aspirasi yang disampaikan.
Gazali Rahman, TV Tabalong
