Pemerintah Kabupaten Tabalong memperkuat koordinasi dan kerja sama lintas sektor dalam melindungi perempuan dan anak. Langkah ini dilakukan untuk menyamakan peran dan langkah antarinstansi, baik dalam upaya pencegahan maupun penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinsos P3AP2KB Tabalong, menggelar koordinasi dan kerja sama lintas sektor, dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kegiatan digelar di Aula Pendopo Bersinar Pembataan, Kamis 27 Agustus 2026.
Koordinasi ini membahas sejumlah persoalan, mulai dari kekerasan terhadap perempuan dan anak atau KTPA, tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS, anak berhadapan dengan hukum, hingga perkawinan anak.
Sejumlah narasumber turut memberikan pembekalan sesuai bidangnya. Polres Tabalong menyampaikan materi pencegahan dan penanganan KTPA, TPPO, ABH dan TPKS. Sementara Kementerian Agama membahas perkawinan anak. Materi lainnya membahas pentingnya membangun fondasi keluarga yang kuat, serta peran media dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak Dinsos P3AP2KB Tabalong, Selviati mengatakan, kegiatan ini diharapkan dapat menyamakan pemahaman seluruh pihak. Dengan demikian, setiap instansi dapat menjalankan peran sesuai tugas dan fungsinya.
“Kita ingin semua dari terkait bekerja bersama sesuai dengan tupoksi masing-masing dan upaya pencegahan, dan apabila terjadi kasus maka kita juga punya satu langkah bersama untuk penyelesaiannya,” ujar Selviati, Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak Dinsos P3AP2KB Tabalong.
Selviati menegaskan, perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, instansi vertikal, dunia pendidikan, lembaga layanan, masyarakat, hingga media.
Maria Ulfah, TV Tabalong, melaporkan.
