Ratusan karyawan PT Bagas Bumi Persada (BBP) Site Tanjung Tabalong menggeruduk Kantor DPRD Kabupaten Tabalong, pada Senin 25 Mei 2026. Kedatangan para karyawan tersebut untuk menyampaikan aspirasi melalui aksi unjuk rasa damai terkait tertundanya pembayaran gaji selama tiga bulan.
Dalam aksi tersebut, ratusan karyawan menyampaikan tuntutan agar pihak perusahaan segera membayarkan hak mereka yang diklaim belum diterima selama tiga bulan terakhir. Para pekerja menyebut kondisi ini menimbulkan berbagai kesulitan ekonomi, mulai dari pemenuhan kebutuhan keluarga hingga pembayaran cicilan.
Salah satu karyawan, Muhammad Jumedi menyampaikan, tertundanya pembayaran upah membuat banyak karyawan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk kebutuhan anak dan istri di rumah. Menurutnya, selama ini pihak perusahaan hanya memberikan janji tanpa kepastian terkait pembayaran hak karyawan.
Dalam orasinya, para karyawan berharap dapat bertemu langsung dengan pimpinan DPRD untuk mencari solusi dan mendapatkan kepastian dari manajemen perusahaan. Mereka juga meminta agar DPRD dapat menjadi penjembatan dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
“Kita hadir hari ini untuk perjuangan anak istri kita di rumah, selama ini kita memperjuangkan hanya memo yang ditunda-tunda terus. Kalau hanya diberi memo-memo saja, kebutuhan kita sehari-hari bagaimana pak, terus kita membayar keperluan kredit dan lainnya apa bisa ditunda, ini kan kredit itu kalau kita tidak bayar artinya didenda terus. Jadi harapannya hari ini kita bisa bertemu langsung dengan Pak Ketua DPRD, harapannya hari ini kita bisa menyelesaikan solusi yang terbaik dan kepastian dari manajemen,” ujar Muhammad Jumedi, Perwakilan Karyawan PT BBP Site Tanjung Tabalong.
Menanggapi aspirasi itu, Ketua DPRD Tabalong, Riza Fahlipi menyampaikan harapannya agar aksi tersebut dapat berujung pada kesepakatan yang baik, damai, dan membawa kepastian pembayaran hak para karyawan. Riza Fahlipi juga meminta perwakilan sekitar 20 orang karyawan untuk masuk ke ruang rapat DPRD guna melakukan diskusi bersama. Pihak DPRD menegaskan siap memperjuangkan aspirasi dan hak-hak para pekerja sesuai kewenangan yang dimiliki.
“Nanti saya minta ada perwakilan 20 orang untuk hadir dan kita diskusi bersama di ruang rapat DPRD, kita berharap teman-teman yang menunggu bisa tenang. Pada intinya saya sebagai wakil rakyat, beserta kawan-kawan seluruh DPRD Kabupaten Tabalong siap memperjuangkan apa yang menjadi hak dan aspirasi kawan-kawan,” tutur Riza Fahlipi, Ketua DPRD Tabalong.
Para karyawan berharap aksi yang dilakukan dapat menghasilkan solusi dan memberikan kepastian pembayaran gaji yang tertunda. Sementara DPRD Tabalong menyatakan komitmen untuk menjembatani penyelesaian masalah agar situasi tetap kondusif dan hak pekerja dapat terpenuhi.
Muhammad Ariadi, TV Tabalong, melaporkan.
