Tabalong – DPRD Tabalong meminta seluruh usulan pembangunan yang belum terakomodasi dalam APBD 2027 tetap dicatat dan diprioritaskan pada penganggaran berikutnya. Hal ini menyusul perubahan mekanisme reviu anggaran yang membatasi penambahan usulan dan alokasi anggaran baru.
Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027 antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Jumat, 6 November 2026, di Sekretariat DPRD Tabalong.
Dalam pembahasan ini, DPRD menyoroti perubahan mekanisme reviu anggaran yang kini dilakukan melalui sistem elektronik. Mekanisme tersebut membatasi penambahan usulan program maupun anggaran baru di luar alokasi yang telah ditetapkan.
Sementara itu, pergeseran anggaran masih dimungkinkan, namun dengan batasan hanya dalam lingkup satu perangkat daerah.
Menyikapi kondisi tersebut, Badan Anggaran DPRD berharap usulan yang belum dapat diakomodasi tidak diabaikan, melainkan tetap didata untuk dipertimbangkan kembali dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya.
“Ya jadi usulan yang tidak bisa diakomodir tapi dicatat, namun tahun anggaran 2028 nanti maksud kawan-kawan dari Banggar itulah sebagai prioritas dimasukkan. Jangan nanti muncul yang baru yang ini sudah ketinggalan lagi,” ujar Mustafa, Wakil Ketua DPRD Tabalong.
Melalui pembahasan ini, DPRD Tabalong berharap perencanaan anggaran daerah dapat dilakukan secara berkesinambungan, sehingga usulan yang belum terwujud tetap menjadi catatan dan dapat dipertimbangkan sesuai skala prioritas serta kemampuan keuangan daerah.
Maria Ulfah, TV Tabalong melaporkan.
