Tidak hanya serikat pekerja di Kabupaten Tabalong, mahasiswa hingga komunitas ojek online (ojol) di Tabalong juga menyampaikan aspirasi pada rapat dengar pendapat bersama DPRD Tabalong. Rapat dengar pendapat yang digelar pada 4 September tersebut juga turut dihadiri Pemerintah Kabupaten Tabalong serta unsur Forkopimda Tabalong.
Mahasiswa dan komunitas ojek online (ojol) se-Kabupaten Tabalong menyampaikan sejumlah aspirasi dalam rapat dengar pendapat bersama DPRD Tabalong, seperti pengembangan aplikasi pelayanan publik, fasilitas bagi pengemudi ojol, hingga kebijakan subsidi BBM.
Ketua komunitas ojol se-Tabalong, Fahri Alpianoor, menuturkan pihaknya meminta shelter atau basecamp resmi bagi pengemudi ojol. Menurutnya, selama ini driver ojol mengalami kesulitan mencari tempat untuk beristirahat. Selain itu, komunitas ojol juga menyoroti masalah potongan pajak dari aplikasi serta perlunya subsidi BBM agar semakin mensejahterakan driver ojek online.
“Sama perhatian dari pemerintah terhadap ojol terkait masalah pendapatan. Apa namanya, pajak ya. Pajak potongan dari aplikasi ini sih, aplikator. Kami sudah bahas juga tadi. Terus masalah bantuan subsidi BBM, kami ada masukan juga. Artinya, karena kan nggak sebanding nih. Ongkir, misalnya Rp8.800, terus pertalite Rp10.000. Itu yang bikin kami bingung.” ujar Fahri Alpianoor, Ketua Komunitas Ojol Tabalong.
Sementara itu, Ketua BEM STIA Tabalong, Muhammad Kevindra Ilham, berharap adanya aplikasi layanan publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Ia sempat menyoroti aplikasi Tabalongpedia yang memuat aduan masyarakat.
“Untuk aduan masyarakat tadi, apakah sudah terrealisasi dengan sangat baik? Apakah sudah ditindaklanjuti bahkan menuai hasil? Nah, itu tadi sudah direspons dari Pak/Ibu Sekda ya, bahwasannya itu akan kami tindak lanjuti dan menunggu respon dari pemerintah. Dan mungkin untuk yang lowongan pekerjaan, tadi sudah ditanggapi juga oleh Disnaker bahwasannya tahun ini dari Disnaker akan melaunching aplikasi yang membantu para masyarakat Tabalong untuk mencari lowongan kerja. Dan tentunya nanti akan ada kembali kami audiensi dengan Dinas Ketenagakerjaan untuk membahas aplikasi tersebut dalam waktu dekat.” ujar Muhammad Kevindra Ilham, Ketua BEM STIA Tabalong.
Kevin mengatakan akan mengawal tuntutan pihaknya agar dapat terealisasi.
(Dano Nafarin/TV Tabalong)
