Rapat dengar pendapat DPRD Kabupaten Tabalong pada Selasa, 18 Agustus 2026, di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Tabalong, bersama LSM, perwakilan mahasiswa, perusahaan, dan organisasi perangkat daerah, turut menyoroti transparansi pengelolaan anggaran daerah. Terutama terkait penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tabalong dan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Tabalong.
Ketua Komisi Satu DPRD Tabalong, Akhmad Helmi menuturkan, pengawasan dalam rapat dengar pendapat ini mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, hingga pembangunan daerah. Namun secara umum, peserta rapat lebih banyak menyoroti pengawasan terhadap pembangunan yang menggunakan anggaran daerah.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tabalong kepada pihak penerima penyertaan modal. LSM meminta adanya keterbukaan terkait hasil dari penyertaan modal ini, termasuk peruntukan dan pemanfaatan anggaran yang telah diberikan Pemerintah Kabupaten Tabalong.
Helmi pun menyebut, transparansi ini penting untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat, sekaligus mencegah munculnya persepsi negatif terkait pemanfaatan anggaran.
“Nah ini mereka minta transparan hasil dari penyertaan modal itu bentuknya apa dan juga mereka minta penjelasan dari pemangku kepentingan dari prosedur yang menerima sebagai penyertaan modal disebut bahwa anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah itu diperuntukkan sebagai apa saja dan digunakan untuk sebagainya saja jangan sampai muncul tanggapan masyarakat bahwa itu digunakan untuk membayar gaji daripada direksi dan direktur sudah saja. Nah itulah yang tadi yang diminta oleh mereka,” ujar Akhmad Helmi, Ketua Komisi I DPRD Tabalong.
Helmi menambahkan, sektor kesehatan juga menjadi salah satu hal yang disoroti dalam rapat. Meski sarana dan prasarana kesehatan di Tabalong dinilai sudah memadai, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dinilai masih perlu menjadi perhatian.
Hasil rapat ini selanjutnya akan ditindaklanjuti masing-masing anggota DPRD Tabalong sesuai daerah pemilihan dan bidang kerja masing-masing. DPRD akan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik, sehingga berbagai masukan yang disampaikan dalam forum dapat dikawal dan ditindaklanjuti.
Dano Nafarin, TV Tabalong, melaporkan.
