Penjabat Bupati Tabalong akan menindaklanjuti hasil evaluasi kinerjanya pada triwulan pertama yang dilaksanakan oleh Tim Evaluator Kemendagri. Tindaklanjut tersebut akan dipaparkan kembali pada evaluasi kinerja triwulan kedua.
Hal tersebut disampaikan Penjabat Bupati Tabalong, Hamida Munawarah, usai evaluasi capaian kinerja Penjabat Kepala Daerah selama triwulan pertama, pada Selasa, 2 Juli 2024, di Kantor Inspektorat Jenderal Kemendagri, Jakarta.
Dalam evaluasi ini, Hamida didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Tabalong, Asisten Satu dan Asisten Dua, serta Kepala SKPD terkait.
Berdasarkan hasil evaluasi, Tim Evaluator Kemendagri menilai kinerja Hamida Munawarah sebagai PJ Bupati Tabalong baik. Tim Evaluator pun memberikan beberapa catatan yang harus dibenahi, serta memaklumi kesulitan yang dihadapi Penjabat Kepala Daerah pada triwulan pertama menjabat.
Hamida Munawarah mengaku bersyukur atas apresiasi, masukan, dan pendapat dari Tim Evaluator. Selanjutnya, ia bersama jajaran Pemkab Tabalong akan menindaklanjuti catatan-catatan yang sudah diberikan untuk dipaparkan kembali pada evaluasi kinerja triwulan kedua.
“Tentu ini menjadi bahan masukan bagi kami secara pribadi bahwa kinerja ini memang harus kita tingkatkan terkait dengan realisasi anggaran, serapan anggaran, bermacam-macam tadi termasuk angka stunting, inflansi yang harus kita pertahankan rendah. Nah banyak ada 10 tadi, kemudian pengangguran, kemiskinan ektreme, pelayanan publik, jadi itu bahan bagi kami kedepan untuk menindaklanjuti,” ujar Hamida Munawarah, PJ Bupati Tabalong.
Adapun capaian kinerja yang dipaparkan PJ Bupati Tabalong antara lain, inflasi Tabalong dari Maret hingga Juni 2024 terjaga dengan baik, semula 0,45 berhasil ditekan menjadi 0,08, sehingga angka inflasi Tabalon bertahan di 20 besar daerah dengan tingkat inflasi terendah se-Indonesia. Penanganan secara holistik dari hulu hingga ke hilir seperti meningkatkan sarana dan prasarana pertanian, gerakan menanam hortikultura, hingga operasi pasar menjadikan upaya menjaga inflasi di Tabalong berjalan dengan optimal.
Dalam mensukseskan program stunting, Pemkab Tabalong di bawah komando Hamida Munawarah memaksimalkan peran Tim Percepatan Penurunan Stunting, serta melaksanakan lokakarya stunting setiap bulan. Hasilnya, kasus stunting mengalami penurunan kurang lebih 100 kasus dalam kurun waktu 3 bulan sejak Maret hingga Mei 2024.
Beriringan dengan penanganan stunting, sektor kesehatan juga dinilai optimal baik dari segi sarana fasilitas kesehatan, jumlah tenaga kesehatan, serta sosialisasi program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS.
Lalu dalam hal pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD, tiga BUMD milik Pemkab Tabalong berstatus sehat, dan satu BUMD berstatus cukup sehat, hal ini berkat berbagai pembenahan dan pembinaan manajemen.
PJ Bupati Tabalong juga melaporkan hasil survey kepuasan masyarakat atas layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Tabalong selama 3 bulan terakhir, dengan kategori A atau nilai rata-rata 93,53 persen. MPP Tabalong sendiri beroperasi sejak tahun 2020, dan saat ini memiliki 26 outlet layanan dengan 274 layanan. Hal ini berimplikasi pada kemudahan perizinan, tercatat 1.658 perizinan diterbitkan sejak Januari hingga Mei 2024.
Kemudian dalam hal penanggulangan pengangguran, dilaksanakan berbagai pelatihan keterampilan hingga ke desa, mulai dari pelatihan pembuatan kue, servis elektronik, servis kendaraan, dan pelatihan komputer. Data terakhir menunjukkan angka pengangguran berjumlah 8.965 orang, atau 3,42 persen dari total populasi yang tersebar di 12 kecamatan.
Sedangkan dalam penanganan kemiskinan ekstrem, diterapkan 3 strategi utama, yaitu pengurangan beban pengeluaran seperti menyediakan bantuan perlengkapan sekolah untuk masyarakat miskin, peningkatan pendapatan seperti penyediaan bibit ikan dan sarana pengembangbiakan ikan yang diserahkan ke masyarakat miskin, serta meminimalkan kantong kemiskinan melalui program pembangunan septic tank, pembangunan jalan poros desa, dan lain sebagainya.
Untuk urusan penyerapan anggaran, realisasi anggaran hingga Juni 2024 baru mencapai 30,96 persen dari total APBD Kabupaten Tabalong tahun anggaran 2024 sebesar 2,6 triliun rupiah. Untuk mempercepat realisasi anggaran tersebut, PJ Bupati Tabalong telah mengidentifikasi kendala yang terjadi, dan terus mendorong SKPD untuk mempercepat realisasi anggaran.
(Alfi Syahrin, TV Tabalong)
