Komisi Dua DPRD Kabupaten Tabalong kunjungi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur pada 1 hingga 4 November 2023. Kunjungan digelar dalam rangka berdiskusi soal penerapan standar harga sawit di Provinsi Kaltim.
Kunjungan kerja ke Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur diikuti sejumlah pimpinan dan anggota Komisi II DPRD Tabalong.
Dalam kunjungan kerja ini, Komisi II DPRD Tabalong mendiskusikan soal program sawit dan penerapan standar harga sawit di Kalimantan Timur.
Dari diskusi ini diketahui bahwa harga standar kelapa sawit yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur saat ini masih belum dijadikan sebagai acuan petani. Pasalnya, masih banyak petani sawit di Kalimantan Timur yang belum mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Tabalong Mursalin menjelaskan bahwa harga sawit di Kabupaten Tabalong dan di Kalimantan Timur memang ada perbedaan. Hal ini dikarenakan belum adanya kebun rakyat yang jelas dan tidak ada jaminan kualitas buahnya, sehingga harga hanya bisa ditetapkan oleh pembeli.
Untuk itu, Mursalin mendorong agar perlu adanya standarisasi pengelolaan kebun sawit di Kabupaten Tabalong.
“Itu yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat yang mempertanyakan mengenai harga akan kita jelaskan harga standarisasi yang dikeluarkan Disbun, namun syaratnya itu tadi, kita mengikuti aturan-aturan bagaimana untuk pengelolaan kebun itu sendiri dan bagaimana juga teknis-teknis pengambilan buah itu sendiri, yang masuk dalam standarisasinya itu,” ujar Mursalin, Wakil Ketua Komisi II DPRD Tabalong.
Mursalin menambahkan bahwa standarisasi pengelolaan sawit diseluruh Indonesia terbilang sama, mulai dari bibit yang telah bersertifikat, rotasi panen, hingga pematangan buah.
(Dano Nafarin/TV Tabalong)
