Penanganan bencana banjir di wilayah Banua Enam menjadi salah satu pembahasan dalam rapat koordinasi yang digelar Gubernur Kalsel bersama para kepala daerah se-Banua Anam yang digelar di Tabalong pada 12 September 2026. Pemprov Kalsel mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pengendali banjir lintas kabupaten, agar dapat mencegah terjadinya banjir menjelang musim penghujan.
Selain membahas kondisi karhutla, Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin bersama para kepala daerah se-Banua Anam dan Barito Kuala, juga membahas penanganan bencana banjir yang dinilai tidak bisa dilakukan secara terpisah oleh satu daerah. Sejumlah infrastruktur pengendali banjir lintas wilayah kini didorong untuk dipercepat.
Salah satu langkah yang dibahas yaitu pembangunan sodetan sungai, seperti yang tengah dilakukan di sejumlah wilayah kabupaten. Pembangunan ini diharapkan dapat membantu mengendalikan aliran air, sekaligus mengurangi risiko banjir yang dampaknya bisa meluas ke lebih dari satu wilayah. Muhidin menegaskan, koordinasi antar daerah harus dilakukan sejak tahap perencanaan, bukan baru dilakukan ketika banjir sudah terjadi.
“Selanjutnya, kita masalah pembangunan kedepan, saat ini tahun 2026 ini kan sudah berjalan seperti di Kabupaten HSU itu ada membangun sodetan untuk supaya menangkal banjir, nah ada di Kabupaten HSS, ada juga di HSU, HST, nah jadi itu penanganan banjir. Nah jadi kita jangan sampai nanti setelah hari sudah banjir baru kita koordinasi, jadi sejauh mana saat ini perizinan di HSU, karena itu ada pinjam pakai, nah tadi sudah dijelaskan di rakor pinjam pakai dalam bulan depan itu sudah diberikan izin untuk melaksanakan kegiatan, soalnya kalau tidak diberikan izin kita telambat lagi,” kata Muhidin, Gubernur Kalsel.
Percepatan pembangunan infrastruktur tersebut juga memerlukan dukungan pembiayaan. Dalam rapat turut dibahas opsi pinjaman daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI, yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Skema ini dinilai dapat menjadi salah satu pilihan pembiayaan pembangunan, dengan pembayaran yang dikaitkan dengan dana kurang salur transfer ke daerah.
Bupati Tabalong, Haji Fani menyebut, Pemkab Tabalong sendiri sudah memiliki pengalaman memanfaatkan pinjaman melalui PT SMI. Menurutnya, skema tersebut menjadi menarik jika dapat mendukung percepatan pembangunan, tanpa memberikan beban langsung terhadap keuangan daerah.
“Nah kemudian tadi juga disampaikan terkait pinjaman SMI, kebetulan Kabupaten Tabalong sudah berpengalaman pinjam di PT SMI. Nah jadi tadi sudah disampaikan, kata gubernur tahun depan selesai, tentu ini menarik sekali apa yang disampaikan oleh pa gubernur karena jaminan nanti untuk membayar hutan dari PT SMI ini akan ditagihkan adalah kurang salur dari transfer keuangan daerah yang selama ini kita ditanggung pusat, nah ini kan bagus sekali, kalau ini benar, saya kira ini suatu hal yang menarik, tentu ini bagaimana kita nantinya, munkin kabupaten daerah lain untuk membangun daerah daerahnya tetapi tanpa membebani keuangan daerah karena yang dijaminkan adalah uang kita juga,” tutur Muhammad Noor Rifani, Bupati Tabalong.
Ia juga berharap penanganan banjir di Banua Enam tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan melalui kolaborasi antar pemerintah daerah, terutama dalam membangun infrastruktur yang dampaknya menyangkut lebih dari satu kabupaten. Langkah antisipasi juga dinilai penting, agar koordinasi dan pembangunan sudah berjalan sebelum banjir kembali melanda.
Muhamad Khairillah, TV Tabalong melaporkan.
