TABALONG – Kementerian Pertanian melalui Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kalimantan Selatan mendorong BPS untuk melibatkan penyuluh secara aktif dalam proses pendataan pertanian. Keterlibatan penyuluh dinilai sangat krusial untuk memastikan data yang terhimpun sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BRMP Kalimantan Selatan, Wahida Annisa Yusuf, saat menghadiri Rapat Koordinasi Data Pertanian di Balai Rakyat Dandung Suchrowardi pada Senin, 5 Oktober 2026.
Wahida menjelaskan, para penyuluh pertanian memiliki pemahaman mendalam serta informasi yang detail terkait kondisi wilayah binaan masing-masing. Oleh karena itu, penyuluh diharapkan dapat dilibatkan secara langsung dalam proses pendataan yang dijalankan oleh petugas BPS.
“Yang pertama kami berharap dengan BPS dahulu kolaborasi antara kita BPS dan Kementerian Pertanian, di mana nantinya BPS akan melakukan sampling atau pendataan untuk monitoring KSA-nya, teman-teman penyuluh bisa ikut terlibat di dalamnya. Nah di sinilah nanti teman-teman penyuluh akan menyampaikan kondisi riil di lapangan, sehingga nanti ketika ada permasalahan di lapangan bisa langsung disampaikan ke kami dan kami bisa melakukan tindak lanjut dari masalah-masalah tersebut. Apa yang harus kita lakukan sehingga luas panen dan data produksi yang ada di Kabupaten Tabalong bisa riil sesuai dengan kondisi di lapangan,” ujar Wahida Annisa Yusuf, Kepala BRMP Kalsel.
Menanggapi dorongan tersebut, Kepala BPS Tabalong Husnalia menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik dan terus memperkuat sinergi dengan para penyuluh pertanian di lapangan.
“Kegiatan pengukuran untuk luas panen dan produktivitas padi itu dilakukan oleh BPS, namun kami tetap memerlukan sinergitas di lapangan dan juga untuk menemukan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan terkait bagaimana luas panen dan kondisi padi di Kabupaten Tabalong,” kata Husnalia, Kepala BPS Tabalong.
Husnalia berharap sinergi antara BPS, penyuluh pertanian, dan pemerintah daerah dapat terus ditingkatkan. Dengan demikian, data sektor pertanian yang dihimpun dapat semakin selaras serta menjadi acuan yang valid dalam penyusunan kebijakan pemerintah.
Maria Ulfah, TV Tabalong melaporkan.
