Dampak musim kemarau panjang di Kabupaten Tabalong tak hanya mengancam ketersediaan air bersih, namun juga mulai diwaspadai berdampak pada sektor pertanian dan perkebunan. Kondisi ini dinilai dapat mengganggu ketahanan pangan jika tidak segera diantisipasi.
Hal ini disampaikan oleh Bupati Tabalong, Muhammad Noor Rifani usai membuka kegiatan Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Kebakaran Hutan, Lahan dan Kekeringan Kabupaten Tabalong Tahun 2026, pada Rabu 19 Agustus 2026, di Pendopo Bersinar, Kelurahan Pembataan.
Menurut Haji Fani, kekeringan perlu segera dipetakan, baik yang berdampak terhadap ketersediaan air bersih maupun lahan pertanian dan perkebunan. Pemerintah Kabupaten Tabalong bersama camat, pemerintah desa dan dinas terkait diminta mengidentifikasi wilayah yang terdampak, sehingga langkah penanganan dapat segera disiapkan.
Pemerintah Kabupaten Tabalong juga mewaspadai dampak lanjutan kekeringan terhadap pasokan pangan. Jika produksi pertanian terganggu, ketersediaan pasokan dapat menurun, sementara kebutuhan masyarakat tetap tinggi. Kondisi ini dikhawatirkan mendorong kenaikan harga dan memicu inflasi.
“Nah ini yang harus kita jaga. Oleh karena itu dengan adanya Rakor ini juga selain mitigasi kebakaran, kekeringan pun menjadi hal yang kita bicarakan di sini, artinya kita mungkin akan menyuplai terkait dengan air bersih, kalau terjadi kekeringan terkait dengan air bersih di desa-desa ataupun suatu tempat dan juga ini terkait dengan kekeringan lahan pertanian atau perkebunan, kenapa harus kita lakukan? Jangan sampai nanti ini mengganggu supply terkait dengan ketahanan pangan, kalau ini terganggu, maka ini akan menjadi inflasi,” tutur Muhammad Noor Rifani, Bupati Tabalong.
Haji menambahkan, hasil rapat koordinasi ini akan menjadi bahan dalam menyusun langkah mitigasi kekeringan di masing-masing wilayah. Koordinasi antarinstansi dan pemerintah di tingkat kecamatan serta desa dinilai penting, untuk memastikan penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
Dano Nafarin, TV Tabalong, melaporkan.
