Pemerintah Kabupaten Tabalong mempersiapkan dua perangkat daerah, untuk mengikuti desk evaluasi Zona Integritas dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di tahun 2026. Dua perangkat daerah tersebut yakni Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong.
Persiapan kedua perangkat daerah untuk mengikuti desk evaluasi Zona Integritas, dilakukan salah satunya melalui penandatanganan komitmen bersama Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Penandatanganan digelar pada Senin 10 Agustus 2026, di Gedung Informasi Tanjung, dengan disaksikan Bupati Tabalong, Sekda Tabalong, jajaran kepala OPD serta kepala bidang.
Kepala Bagian Organisasi Setda Tabalong, Sujadi mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas implementasi Pembangunan Zona Integritas pada perangkat daerah, dalam mendorong terwujudnya Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, WBK WBBM.
“Mempersiapkan perangkat daerah yang akan mengikuti desk evaluasi Kementerian PANRB yang dalam hal ini insyaallah akan diikuti oleh 2 perangkat daerah dari 3 perangkat daerah yang sudah kita usulkan ke Kementerian PANRB. Jadi perlu kami sampaikan bahwa kita mengusulkan ada 3 untuk dilakukan evaluasi yang pertama adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Yang kedua Dinas Tenaga Kerja dan yang ketiga Rumah Sakit Umum Daerah. Jadi dari hasil evaluasi administrasi alhamdulillah lulus secara administrasi adalah 2 perangkat daerah yaitu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan yang kedua adalah Dinas Tenaga Kerja. Mudah-mudahan hasil langkah selanjutnya akan dilakukan desk evaluasi oleh Kementerian PANRB dan nanti mungkin ada verifikasi lapangan. Mudah-mudahan dari hasil tersebut nanti bisa kita memperoleh predikat WBK,” ujar Sujadi, Kepala Bagian Organisasi Setda Tabalong.
Sujadi mengatakan Pembangunan Zona Integritas fokus pada 2 sasaran utama yakni WBK untuk terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta WBBM untuk kualitas pelayanan publik yang prima. Pencapaian sasaran tersebut diukur melalui komponen pengungkit terhadap 6 area perubahan dan komponen hasil melalui survei persepsi anti korupsi dan survei persepsi kualitas pelayanan.
Melalui penguatan komitmen seluruh aparatur dan persiapan yang matang, Pemerintah Kabupaten Tabalong berharap dua perangkat daerah yang mengikuti desk evaluasi mampu memenuhi seluruh indikator penilaian dan meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dari Kementerian PANRB.
Nova Arianti, TV Tabalong melaporkan.
