Wakil Bupati Tabalong bersama Ketua DPRD dan jajaran Forkopimda menyambangi langsung titik kumpul peserta aksi damai sopir truk di kawasan Jalan Nan Sarunai, Kecamatan Murung Pudak, yang digelar pada Kamis pagi, 26 Mei 2026. Kehadiran pemerintah daerah dan legislatif untuk menyikapi berbagai tuntutan terkait kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis bio solar yang dialami para sopir.
Dalam pertemuan ini, Wakil Bupati Tabalong, Habib Muhammad Taufani Alkaf, menyampaikan aksi damai yang dilakukan para sopir merupakan hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, termasuk terkait kendala memperoleh BBM bersubsidi yang selama ini menjadi keluhan para sopir angkutan.
Wakil bupati menegaskan, pada prinsipnya pemerintah daerah menyepakati sejumlah tuntutan yang disampaikan, termasuk usulan penambahan jatah pembelian bio solar bagi sopir. Sebelumnya, dalam rapat bersama pengusaha disepakati jatah pembelian sebesar 60 liter, meski para sopir mengusulkan hingga 80 liter. Namun, kebijakan tersebut akan menyesuaikan dengan ketersediaan pasokan dari depo Pertamina di Banjarmasin.
Pemerintah daerah juga menyoroti kondisi di wilayah Muara Uya, di mana antrean pembelian bio solar tidak hanya dilakukan oleh sopir dari Tabalong, namun juga dari wilayah Kalimantan Timur. Hal ini disebut menjadi tantangan dalam menjaga pemerataan distribusi BBM bersubsidi.
Wakil bupati turut mengapresiasi langkah Kapolres Tabalong yang turun langsung ke SPBU untuk melakukan pengawasan, sehingga harga bio solar dapat kembali normal sesuai harga eceran tertinggi atau HET sebesar 6.800 rupiah per liter.
“Pada prinsipnya saya sepakat dengan apa yang menjadi tuntutan di sini. Waktu kemarin sebelum kami melaksanakan rapat dengan para pengusaha terkait jatah para sopir, mereka meminta agar 40 liter, tapi kami mengambil kesepakatan akhir jadi 60 liter. Tuntutan bapak-bapak semua 80 liter, saya sepakat juga, namun kita melihat nanti pengiriman dari Pertamina yang di depo Banjarmasin. Apabila ada pengurangan supaya terbagi semua, tidak apa-apa turun 60, karena ini kewenangan pusat,” ujar Habib M. Taufani Alkaf, Wakil Bupati Tabalong.
Sementara itu, Ketua DPRD Tabalong, Riza Fahlepi, menegaskan komitmen DPRD untuk memperjuangkan aspirasi sopir terkait kelangkaan BBM. Pihaknya juga meminta para sopir sebagai konsumen langsung untuk turut aktif melaporkan jika menemukan adanya penyimpangan atau deviasi dalam distribusi BBM bersubsidi kepada DPRD, pemerintah daerah, maupun aparat penegak hukum.
“Insyaallah kami akan bantu jemput dan memperjuangkan terkait kelangkaan BBM yang ada di Kabupaten Tabalong. Satu lagi pesan saya kepada bapak-bapak, kami semua instansi Forkopimda yang ada di Tabalong mungkin tidak bisa secara langsung dan terus menerus melakukan monitoring kelangkaan BBM ini. Kami meminta bapak semua sebagai konsumen langsung yang melihat, jadi apa-apa terkait deviasi sampaikan saja, Pak. Kalau tidak disampaikan ke DPRD, silakan ke tempat wakil bupati, ke tempat Pak Kapolres atau Dandim. DPRD selalu terbuka untuk rakyat,” tutur Riza Fahlepi, Ketua DPRD Tabalong.
Pemerintah Kabupaten Tabalong berharap komunikasi dan koordinasi antara sopir, pemerintah, serta pihak terkait dapat menjadi solusi atas kelangkaan bio solar yang terjadi. Dengan distribusi yang lebih tepat sasaran, diharapkan aktivitas transportasi dan distribusi barang dapat kembali berjalan lancar.
Muhammad Ariadi, TV Tabalong, melaporkan.
