Pemerintah Kabupaten Tabalong bersiap menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara sebagai bagian dari langkah efisiensi dan penyesuaian kebijakan nasional. Meski demikian, Bupati Tabalong menegaskan pelaksanaan WFH tidak boleh menurunkan produktivitas.
Bupati Tabalong, Muhammad Noor Rifani, menyampaikan bahwa kebijakan work from home (WFH) akan segera diterapkan setelah adanya kejelasan dan arahan dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Pemerintah Kabupaten Tabalong saat ini sedang melakukan berbagai persiapan teknis agar pelaksanaan WFH tidak mengganggu efektivitas kerja aparatur sipil negara. Salah satunya ialah menyiapkan sistem berbasis teknologi untuk mendukung aktivitas kerja dari rumah.
Sistem yang disiapkan oleh Pemkab Tabalong untuk kebijakan WFH ini meliputi absensi online, pelaporan kinerja harian, hingga mekanisme monitoring yang memungkinkan atasan tetap dapat mengawasi pekerjaan ASN secara real time.
Haji Fani menegaskan, kebijakan WFH merupakan bagian dari upaya efisiensi yang diatur pemerintah pusat, sehingga pelaksanaannya harus tetap diimbangi dengan disiplin dan tanggung jawab oleh seluruh ASN.
“Ya, saya kira WFH ini sebenarnya adalah kebijakan dari pusat dalam rangka efisiensi. Tentu ada sanksi bila tidak dilaksanakan. Sesuai aturan ASN, jika tidak menjalankan kewajiban, maka akan ada konsekuensi seperti penilaian kinerja yang berkurang hingga sanksi administratif maupun disiplin. Kita tetap mengacu pada regulasi yang sudah ada,” ujar Muhammad Noor Rifani, Bupati Tabalong.
Haji Fani menambahkan, dengan dukungan sistem digital yang terintegrasi, kebijakan WFH tidak hanya mampu menjaga kinerja ASN, tetapi juga mendorong budaya kerja yang lebih modern, transparan, dan akuntabel.
Dano Nafarin, TV Tabalong, melaporkan.
