Ribuan masyarakat Kabupaten Tabalong telah terhapus dari kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan atau PBI JK berdasarkan SK Kementerian Sosial. Namun, masyarakat diminta tidak perlu khawatir karena kepesertaan jaminan kesehatan mereka secara otomatis telah dialihkan menjadi peserta BPJS Kesehatan yang iurannya ditanggung Pemerintah Kabupaten Tabalong melalui APBD.
Hal itu diungkapkan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Tabalong, Husin Ansari, saat ditemui di ruang kerjanya pada Rabu, 18 Februari 2026. Husin menjelaskan, untuk saat ini ada 6.311 peserta yang telah dinonaktifkan sebagai kepesertaan dari PBI JK berdasarkan SK dari Kementerian Sosial.
Sebanyak 5.634 peserta yang sebelumnya ditanggung Pemerintah Kabupaten Tabalong melalui program PBPU Pemda, yaitu peserta BPJS Kesehatan yang iurannya dibayarkan oleh Pemda, kini beralih menjadi peserta PBI Jaminan Kesehatan yang ditanggung pemerintah pusat.
Sehingga, dari selisih tersebut ada 677 peserta yang kini otomatis menjadi tanggungan baru yang masuk dalam PBPU Pemda. Proses pengalihan kepesertaan tersebut dilakukan secara otomatis melalui sinkronisasi data.
“Ya, kami bersama dengan BPJS itu langsung mengaktifkan ke PBPU Pemda yang dikeluarkan oleh Menteri Sosial tersebut. Itu langsung bisa digunakan atau ada persyaratan yang harus dipenuhi lagi oleh para peserta? Tidak, kami secara otomatis langsung berkoordinasi dengan BPJS saja karena datanya sudah ada di kami,” ujar Husin Ansari, Plt Kepala Dinas Kesehatan Tabalong.
Husin pun mengimbau masyarakat untuk tidak khawatir dengan adanya penonaktifan kepesertaan PBI JK dari pemerintah pusat. Pasalnya, pemerintah telah menyiapkan program Universal Health Coverage atau UHC untuk memberikan jaminan layanan kesehatan secara gratis kepada masyarakat. Program kesehatan merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam memberikan perlindungan dan kepastian layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tabalong.
Nova Arianti, TV Tabalong melaporkan.
