Diskominfo Tabalong menerima kunjungan kerja dari Setda Provinsi Kalsel. Kunjungan kerja ini digelar dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesra bidang kominfo.
Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke Kantor Dinas Komunikasi dan Informasi Tabalong pada Selasa, 18 Februari 2025, di Tanjung, Kabupaten Tabalong.
Kunjungan kerja ini merupakan agenda tahunan Biro Kesra Setda Provinsi Kalsel dengan seluruh kabupaten/kota dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesra bidang komunikasi, informasi, statistika, persandian, dan perhubungan.
Kepala Sub Bagian Kesra Non Pelayanan Dasar III, Muhammad Yose Rizal, mengatakan bahwa dalam kunjungan ini pihaknya meminta data kebijakan dan regulasi berupa peraturan bupati, peraturan daerah, surat edaran, rekomendasi, maupun MoU yang dikeluarkan Diskominfo Tabalong.
Data-data tersebut diperlukan untuk menilai bentuk perhatian kepala daerah atau bupati terhadap bidang-bidang yang ada di Diskominfo.
“Untuk Tabalong sudah sangat baik karena smart city-nya juga nomor 3 se-Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi kami menilai Diskominfo di Kabupaten Tabalong ini merupakan salah satu pentolan, atau bisa dijadikan referensi untuk kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Selatan.” ujar M. Yose Rizal, Kasubbag Kesra Non Pelayanan Dasar III
Sekretaris Diskominfo Tabalong, Eddy Suriyani, menyambut baik kunjungan kerja dari Biro Kesra Setda Provinsi Kalsel.
Ia pun menjelaskan bahwa keempat bidang Diskominfo Tabalong mendapat perhatian yang baik dari bupati karena sudah mempunyai kebijakan dan regulasi masing-masing.
“Harapannya ke depan, kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk membuat regulasi dan aturan baru terkait dengan adanya kebijakan baru. Karena nanti ke depan kita akan ada bupati baru, dan otomatis akan ada regulasi-regulasi baru serta aturan baru.” ujar Eddy Suriyani, Sekretaris Diskominfo Tabalong
Selain menyesuaikan dengan kebijakan bupati baru, Diskominfo Tabalong juga akan mengakomodasi regulasi dari pemerintah pusat yang akan diturunkan ke pemerintah daerah. Pasalnya, Kementerian Kominfo juga berganti menjadi Komdigi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian regulasi dan kebijakan di daerah.
(Alfi Syahrin, TV Tabalong)
