Tabalong – Pemerintah Kabupaten Tabalong terus mendorong perluasan akses layanan bantuan hukum bagi masyarakat hingga ke tingkat desa dan kelurahan, salah satunya melalui penguatan peran paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan.
Upaya tersebut diwujudkan melalui sosialisasi layanan dan pembinaan paralegal Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan tahun 2026, yang digelar Bagian Hukum Setda Tabalong di Balai Rakyat Haji Dandung Suchrowardi, Rabu, 11 November 2026.
Kegiatan ini diikuti 131 perwakilan paralegal desa dan kelurahan se-Kabupaten Tabalong, dengan materi dari dua narasumber Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan.
Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda Tabalong, Pathul Zannah menjelaskan, pembinaan ini bertujuan meningkatkan kemampuan paralegal dalam memberikan pendampingan hukum awal, melalui mediasi, penyuluhan hukum, penanganan perkara sederhana, serta penelusuran dokumen hukum.
“Gunakan bagian SOT yang menegaskan pembekalan keterampilan paralegal, penyelesaian sengketa melalui musyawarah, serta layanan hukum yang cepat, mudah dijangkau, dan gratis,” ujar Pathul Zannah, Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda Tabalong.
Melalui penguatan kapasitas ini, Pemkab Tabalong berharap masyarakat dapat memperoleh layanan bantuan hukum secara lebih mudah dan dekat, serta mendorong penyelesaian sengketa secara damai melalui musyawarah dan mediasi.
Dano Nafarin, TV Tabalong, Melaporkan.
