Komisi I DPRD bersama unsur pimpinan serta Disnaker Tabalong melakukan konsultasi dan koordinasi ke Ditjen Binalavotas Kemenaker RI untuk membahas instruktur dan pelatihan yang ada di Tabalong. Melalui pelatihan ini, diharapkan masyarakat Tabalong memiliki kemampuan yang dapat meningkatkan daya saing mereka di dunia kerja.
Komisi I DPRD Tabalong berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia pada Senin, 17 Februari 2025. Kegiatan konsultasi ini turut didampingi oleh unsur pimpinan DPRD Tabalong dan Disnaker Tabalong.
Rombongan anggota DPRD Tabalong diterima oleh Direktur Bina Intala Kemenaker RI, Dodo Setiadi. Dalam kegiatan ini, dibahas mengenai instruktur dan pelatihan yang dibutuhkan oleh Dinas Tenaga Kerja Tabalong untuk mendukung visi dan misi Bupati Tabalong terpilih dalam mencetak 15 ribu tenaga kerja terampil.
Anggota Komisi I DPRD Tabalong, Sumiati, menjelaskan bahwa salah satu fokus utama dalam pembahasan adalah peningkatan kualitas Balai Latihan Kerja (BLK) Tanjung, yang saat ini hanya memiliki delapan instruktur. Jumlah ini dinilai belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pelatihan tenaga kerja.
“Jadi, untuk instruktur di BLK hanya berjumlah delapan orang. Nah, sementara itu, kebutuhan tenaga kerja melebihi kapasitas instruktur yang tersedia. Oleh karena itu, perlu adanya kerja sama antara instansi pemerintah maupun perusahaan, serta dukungan dari UPTD tenaga kerja yang ada di Balikpapan melalui BLK di Samarinda,” ujar Sumiati, Anggota Komisi I DPRD Tabalong.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Tabalong, Noor Farida, yang turut hadir dalam kegiatan ini menuturkan perlunya peningkatan kapasitas instruktur agar program pelatihan di BLK Tanjung dapat berjalan lebih maksimal, sehingga masyarakat memiliki keterampilan yang dapat membantu mereka mendapatkan pekerjaan.
“Untuk meningkatkan kompetensi instruktur kita, sebaiknya dilakukan pelatihan tambahan. Mungkin bisa bekerja sama dengan balai latihan di Samarinda. Mereka sangat mendukung, atau bisa juga diundang ke daerah kita. Karena adanya efisiensi anggaran yang berdampak pada refocusing besar-besaran, mereka juga masih menyusun ulang program yang sebelumnya telah dirancang. Oleh karena itu, kami disarankan untuk berkonsultasi dengan balai latihan kerja di Samarinda,” ujar Noor Farida, Wakil Ketua II DPRD Tabalong.
Noor Farida berharap, dengan langkah yang dilakukan ini, tenaga kerja lokal di Kabupaten Tabalong dapat lebih berdaya saing dan mampu mengisi peluang kerja di daerahnya sendiri.
(Dano Nafarin / TV Tabalong)
