Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Tabalong mengusulkan pembangunan kantor baru untuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kabupaten Tabalong. Pasalnya, kedua kantor pelayanan tersebut saat ini dinilai tidak representatif lagi untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas Kepala DP3AP2KB Tabalong, Nanang Mulkani, pada saat rapat kerja bersama Komisi I DPRD Tabalong serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong pada 22 Mei 2025.
Dalam rapat ini, Nanang menyampaikan adanya keinginan untuk melakukan pembangunan gedung kantor baru untuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan kantor untuk Pusat Pembelajaran Keluarga. Pasalnya, hingga saat ini kedua unit tersebut masih menempati bangunan bekas rumah dinas yang sudah tua dan tidak representatif.
Nanang menuturkan bahwa pihak DP3AP2KB Tabalong telah mengusulkan pembangunan kantor baru untuk UPTD PPA dan PUSPAGA sejak beberapa waktu lalu, namun belum bisa diakomodir.
“Kita sebenarnya sudah mengusulkan pembangunan kantor untuk PUSPAGA dan UPTD, ya, karena saat ini sudah sekian tahun hanya menempati bekas rumah dinas yang kondisinya tidak layak—karena itu rumah, dan rumahnya juga rumah tua. Sebenarnya sudah lama diajukan, tapi kita tidak tahu apakah bisa diakomodir di anggaran perubahan ini atau di anggaran tahun depan. Itu dilaksanakan oleh Dinas PU, bukan DP3AP2KB. Kita hanya mengusulkan, prosesnya juga sudah dilalui dan perencanaannya sudah siap, tinggal pelaksanaan pembangunan fisiknya.” ujar Nanang Mulkani, Plt Kepala DP3AP2KB Tabalong.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Tabalong, Akhmad Helmi, mendukung penuh pengajuan pembangunan kantor baru. Ia menilai perbaikan fasilitas sangat penting untuk menjamin pelayanan optimal kepada masyarakat.
“Kami nanti mengusulkan untuk dibahas di Banggar, nanti untuk bisa masuk di perubahan ini. Setidak-tidaknya juga kalau memang kemampuan keuangan daerah kita belum siap untuk di perubahan, kami akan berusaha semaksimal mungkin di tahun 2026 sudah terbangun kantor tersebut.” ujar Akhmad Helmi, Ketua Komisi I DPRD Tabalong.
Akhmad Helmi menilai bahwa pembangunan kantor baru ini menjadi kebutuhan mendesak, mengingat peran strategis UPTD PPA dan PUSPAGA sebagai ujung tombak pelayanan perlindungan perempuan, anak, dan penguatan keluarga di Kabupaten Tabalong.
(Nova Arianti/TV Tabalong)
