Penghubung KY atau Komisi Yudisial Kalselteng berkunjung ke Bawaslu Tabalong dalam rangka pengawasan sengketa pemilu dan pilkada 2024. Diharapkan koordinasi antara Penghubung KY dengan Bawaslu terus ditingkatkan untuk mencegah terjadinya sengketa pidana pada pilkada mendatang.
Jajaran Bawaslu Tabalong menyambut kunjungan Penghubung KY atau Komisi Yudisial Kalselteng pada Kamis, 1 Agustus 2024, di Kantor Bawaslu Tabalong, Pembataan, Kecamatan Murung Pudak.
Kabupaten Tabalong merupakan kabupaten ketiga di Kalsel yang dikunjungi setelah Kotabaru dan Hulu Sungai Selatan.
Koordinator Penghubung KY Kalselteng, Sya’ban Husien Mubarak, menuturkan kunjungan ke Bawaslu Tabalong dalam rangka pengawasan sengketa kepemiluan.
Hal ini merujuk MoU antara KY dan Bawaslu RI tentang pengawasan sengketa pemilu dan pilkada 2024.
“Kami juga mencari informasi sebagai penjajakan awal dalam hal sengketa pidana pemilu. Nah selama ini telah kami dapati memang di tahun 2024 ini tidak ada tentang sengketa pidana pemilu di Kabupaten Tabalong, dan mudah-mudahan ini tidak ada sampai selesainya tahapan pilkada di tahun 2024 ini,” ujar Sya’ban Husien Mubarak, Koordinator Penghubung KY Kalselteng.
Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Tabalong, Muhammad Zainudin, menyambut baik kunjungan lembaga negara Republik Indonesia ini. Kedepan pihaknya akan meningkatkan koordinasi untuk mencegah terjadinya sengketa pidana pada pilkada mendatang.
“Dalam hal ini mungkin nanti kedepannya kita akan turut berkoordinasi bahkan tiap-tiap ada informasi dugaan pelanggaran, lebih khususnya tindak pidana pemilu atau pemilihan nanti, kita akan segera berkoordinasi dengan KY terkait hal itu. Bahkan nantinya kedepan kita akan bergantian bertandang ke Komisi Yudisial yang ada di provinsi,” kata Muhammad Zainudin, Koordinator Divisi P3S Bawaslu Tabalong.
Selain Bawaslu Tabalong, Penghubung KY Kalselteng juga berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Tabalong. Pasalnya mereka juga bertugas melakukan pemantauan persidangan pemilu dan pilkada 2024, bukan hanya pengawasan.
(Alfi Syahrin, TV Tabalong)
