Bupati Tabalong mengimbau seluruh SKPD maupun instansi vertikal untuk selalu menggunakan data SiLangkar sebagai bahan acuan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya overlapping data dan memudahkan pemerintah daerah dalam memantau progres bantuan yang diberikan.
Imbauan ini disampaikan Bupati Tabalong pada Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang digelar Bapperida Tabalong pada 25 Agustus 2025, di Aula Bapperida Tabalong. Rakor dihadiri puluhan peserta dari lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong, perusahaan swasta, hingga instansi vertikal.
Di kesempatan ini, Bupati menekankan agar SKPD, perusahaan swasta, hingga instansi vertikal menjalankan berbagai program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan merujuk pada data SiLangkar atau Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Terpadu dan Terintegrasi. Pelaksanaan program dan kegiatan yang merujuk pada satu data dinilai sangat penting agar tidak terjadi overlapping data.
Selain itu, dengan merujuk pada satu data, pemerintah juga dapat lebih mudah memantau dampak dari program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam penanggulangan kemiskinan. Selain merujuk pada data SiLangkar, SKPD juga diharapkan memastikan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan benar-benar tepat sasaran.
“Saya tadi bicara tentang outcome. Jadi outcome itu berarti dari tatanan pelaksanaan sampai evaluasi. Jadi bukan hanya sekadar maksudnya program ini sudah dijalankan 100 persen, bukan itu. Tapi bagaimana manfaatnya bagi orang yang kita bantu ini. Kita harus pastikan yang kita bantu ini benar-benar menerima bantuan, kemudian bisa dimanfaatkan sesuai harapan atau program yang kita laksanakan,” ujar Muhammad Noor Rifani, Bupati Tabalong.
Bupati Tabalong juga menekankan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama. Sehingga diharapkan sinergitas antarpihak dapat terjalin melalui program dan kegiatan di masing-masing SKPD maupun lintas sektor.
(Maria Ulfah/TV Tabalong)
