Tabalong – Pemkab Tabalong mendorong penyelesaian permasalahan hukum di tingkat desa dan kelurahan melalui konsultasi serta mediasi. Ini dilakukan agar sengketa masyarakat dapat diselesaikan secara bijaksana tanpa harus selalu berlanjut ke pengadilan.
Hal tersebut disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Tabalong, Abu Bakar Siddiq, saat membuka kegiatan sosialisasi layanan dan pembinaan paralegal Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan tahun 2026, di Balai Rakyat Haji Dandung Suchrowardi, Rabu, 11 November 2026.
Abu menekankan, aparat desa dan paralegal mampu menyikapi permasalahan masyarakat sejak dini, agar perselisihan kecil tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
Melalui pos bantuan hukum, paralegal diharapkan dapat memfasilitasi konsultasi dan mediasi, sekaligus memberikan arahan atau merujuk permasalahan kepada pihak yang berwenang apabila memerlukan penanganan lebih lanjut.
“Saya juga ingin menegaskan bahwa dalam memberikan pelayanan paralegal harus senantiasa menjunjung tinggi keetikan, bersikap objektif, serta memahami kapan suatu permasalahan harus dirujuk kepada pemberi bantuan hukum atau pihak yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian keberadaan paralegal benar-benar dapat memberikan manfaat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Posbankum,” ujar Abu Bakar Siddiq, Asisten Pemerintah dan Kesra Setda Tabalong.
Selain itu, Pemkab Tabalong juga tengah mendorong penguatan landasan hukum bantuan hukum bagi masyarakat, khususnya keluarga tidak mampu. Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum saat ini telah memasuki tahap pembahasan di DPRD Tabalong melalui Komisi I.
Abu Bakar berharap, perda tersebut segera ditetapkan, sehingga akses bantuan hukum bagi masyarakat semakin kuat dan merata hingga ke desa dan kelurahan.
Dano Nafarin, TV Tabalong, Melaporkan.
