Pemerintah Kabupaten Tabalong memperkuat strategi pengendalian inflasi daerah, dengan mengubah pendekatan dari respons reaktif menjadi lebih antisipatif dan terintegrasi. Strategi tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri atau BSKDN Kementerian Dalam Negeri RI pada 16 September 2026.
Audiensi digelar di Aula BPKAD Tabalong, Jalan Pangeran Antasari Tanjung. Sekretaris Daerah Tabalong, Hamida Munawarah, menyampaikan, pengendalian inflasi tidak cukup dilakukan saat harga sudah mengalami kenaikan.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu membaca risiko lebih dini, mempercepat koordinasi, menentukan intervensi yang tepat, serta memastikan kebijakan berjalan secara efektif. Untuk itu, Pemkab Tabalong membangun pendekatan pengendalian inflasi melalui empat pilar yang saling terhubung.
Pilar pertama penguatan data dan digitalisasi, melalui piramida pemantauan inflasi dan rekomendasi pimpinan daerah. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat kualitas informasi, deteksi dini, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan.
Pilar kedua, penguatan koordinasi dan kolaborasi antardaerah. Tabalong mendorong sinergi pengendalian inflasi di wilayah Banua Enam, khususnya dalam pertukaran informasi terkait pasokan, distribusi, dan respons terhadap perubahan harga.
Selanjutnya, pilar ketiga adalah penguatan pengawasan internal melalui Si-Pedas atau Sinergi Pengendalian Inflasi. Inovasi ini menempatkan pengawasan tidak hanya dilakukan setelah kegiatan selesai, namun juga selama pelaksanaan, sehingga tindak lanjut dapat dilakukan lebih cepat dan efektivitas program dapat terjaga.
Sedangkan pilar keempat adalah penguatan kapasitas daerah, melalui optimalisasi insentif fiskal. Salah satunya diwujudkan melalui Kredit Tabalong Smart, yang diarahkan agar insentif atas kinerja daerah tidak berhenti sebagai penghargaan, tetapi dapat menjadi pengungkit penguatan ekonomi masyarakat dan kapasitas daerah.
“Keempat pilar tersebut tidak hanya kami tempatkan sebagai program yang berjalan sendiri-sendiri, yang sedang kami bangun adalah satu ekosistem tata kelola, data yang kuat menghasilkan informasi, informasi menggerakkan koordinasi, koordinasi menghasilkan intervensi dan dipastikan terlaksana, tentunya berbagai upaya yang kami lakukan masih membutuhkan penyempurnaan, kami berharap melalui audiensi ini BSKDN dapat memberikan pandangan, evaluasi, serta rekomendasi kebijakan untuk memperkuat keberlanjutan dan potensi pengembangan inovasi yang telah kami bangun,” kata Hamida Munawarah, Sekda Tabalong.
Pemkab Tabalong mengakui, upaya pengendalian inflasi yang telah dilakukan masih memerlukan penyempurnaan. Melalui audiensi bersama BSKDN Kemendagri, Pemkab Tabalong berharap mendapatkan pandangan, evaluasi, dan rekomendasi kebijakan, untuk memperkuat keberlanjutan serta pengembangan inovasi pengendalian inflasi di daerah.
Muhammad Ariadi, TV Tabalong, melaporkan.
