Bupati Tabalong Muhammad Noor Rifani mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus memperkuat komitmen dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi atau WBK. Bupati pun mendukung Dinas Tenaga Kerja dan Dinsos P3AP2KB Tabalong yang akan mengikuti desk evaluasi Zona Integritas dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di tahun 2026.
Dukungan disampaikan Bupati Tabalong, Haji Fani saat membuka sosialisasi dan penandatanganan komitmen bersama Pembangunan Zona Integritas di Gedung Informasi Tanjung, yang digelar pada 10 Agustus 2026.
Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah yang terus berupaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Menurutnya, upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dan berintegritas.
Bupati menegaskan, hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi harus dijadikan sebagai bahan evaluasi sekaligus motivasi untuk terus melakukan perbaikan. Setiap masukan dan rekomendasi dinilai menjadi kesempatan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan agar semakin transparan, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Saya berharap seluruh perangkat daerah, khususnya perangkat daerah yang menjadi lokus evaluasi, yaitu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Dinas Tenaga Kerja, dapat mempersiapkan diri secara maksimal. Persiapan tersebut tidak hanya berupa kelengkapan administrasi, tetapi juga memastikan bahwa berbagai inovasi, sistem kerja, dan pelayanan yang diberikan benar-benar telah diterapkan secara konsisten,” ujar M. Noor Rifani, Bupati Tabalong.
Bupati juga menekankan, keberhasilan Pembangunan Zona Integritas tidak hanya menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang menjadi lokus evaluasi, melainkan memerlukan dukungan dan komitmen dari seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Tabalong. Menurutnya, setiap perangkat daerah memiliki tanggung jawab yang sama untuk membangun budaya kerja yang jujur, disiplin, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Nova Arianti, TV Tabalong melaporkan.
