Komisi Satu DPRD Tabalong akan berkonsultasi ke Kemendagri mengenai upaya penyaluran beasiswa untuk mahasiswa umum. Hal ini menindaklanjuti tidak diperolehnya rekomendasi dari Biro Hukum Pemprov Kalsel terhadap Perbup tentang Beasiswa Mahasiswa Umum.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Satu DPRD Tabalong, Supriani, usai berkonsultasi dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, pada Selasa, 23 Juli 2024, di Kota Banjarbaru.
Diketahui, Komisi Satu DPRD Tabalong didampingi Bagian Kesra Setda Tabalong mengkonsultasikan Peraturan Bupati tentang Pemberian Beasiswa Mahasiswa bagi Masyarakat Umum Tabalong, lantaran belum memperoleh hasil rekomendasi Perbup tersebut dari Pemprov Kalsel.
Supriani menjelaskan, Perbup tentang Beasiswa Mahasiswa Umum terkendala batas kewenangan pendidikan di tingkat kabupaten, yakni hanya pendidikan dasar hingga SLTP. Oleh karena itu, Biro Hukum Pemprov Kalsel tidak dapat memberikan rekomendasi terhadap Perbup tersebut.
Selanjutnya, Komisi I DPRD Tabalong mengupayakan jadwal konsultasi ke Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk menemukan solusi alternatif agar anggaran beasiswa mahasiswa umum dapat disalurkan.
“Ini mungkin di bulan-bulan depan ada program konsultasi ke kementerian, kami akan mencoba membenahi itu untuk bisa nanti kita buatkan regulasi yang berkaitan dengan bantuan-bantuan beasiswa dan mahasiswa yang ada di Tabalong,” ujar Supriani, Ketua Komisi I DPRD Tabalong.
Selain ke Kemendagri, Komisi Satu juga akan melakukan kunjungan kerja (kunker) ke pemerintah daerah lain yang mempunyai program beasiswa mahasiswa umum, salah satunya Kabupaten Balangan. Diharapkan melalui kunker tersebut diperoleh formulasi khusus yang dapat diterapkan Pemkab Tabalong untuk menyalurkan anggaran beasiswa bagi masyarakat umum Tabalong.
(Alfi Syahrin, TV Tabalong)
