Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tabalong mengharapkan pemerintah daerah memberikan keberpihakan terhadap penganggaran di bidang ekonomi, industri, dan juga ketahanan pangan, sehingga SKPD terkait dapat lebih leluasa melaksanakan kegiatan ataupun program yang berasal dari pusat, provinsi, maupun daerah.
DPRD Kabupaten Tabalong melalui Panitia Khusus bersama dengan tim penyusun Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong menggelar rapat terkait hasil evaluasi gubernur terhadap RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025–2029. Rapat dilaksanakan di ruang sekretariat DPRD Tabalong, Senin, 11 Agustus 2025.
Terdapat sejumlah evaluasi gubernur terhadap RPJMD Kabupaten Tabalong, di antaranya terkait perhatian pemerintah daerah dengan masalah perekonomian, industri, serta ketahanan pangan, yang sekaligus merupakan program nasional.
Menanggapi hal ini, Ketua Pansus DPRD Tabalong, Winarto, mengharapkan agar ke depannya TAPD dapat menyusun rencana kegiatan anggaran dengan memperhatikan anggaran yang ada dan memberikan keberpihakan terhadap SKPD yang bergerak di bidang perekonomian, industri, dan juga ketahanan pangan.
“Jadi sekali lagi, khususnya kepala daerah sebagai pemangku kebijakan anggaran harus memberikan saran dari pemerintah daerah provinsi ini. Karena sekali lagi, kalau anggaran itu terlalu minim pada SKPD ini, mereka tidak bisa banyak berbuat untuk mensupport kegiatan-kegiatan secara nasional maupun yang digariskan oleh provinsi. Lebih-lebih kabupaten juga harus memperhatikan itu, keberpihakannya harus ke sana,” ujar Winarto, Ketua Pansus DPRD Tabalong.
Usai pembahasan hasil evaluasi Gubernur Kalsel terhadap RPJMD Tabalong, kegiatan dilanjutkan dengan finishing, yang rencananya akan dilaksanakan selambat-lambatnya di bawah tanggal 20 Agustus 2025.
(Maria Ulfah/TV Tabalong)
