Komisi II DPRD Kabupaten Tabalong melakukan kunjungan kerja ke kantor baru PT Air Minum Tabalong Bersinar atau PT AMTB, pada 8 Januari 2026. Kunjungan ini dilakukan untuk melihat secara langsung pelayanan yang diberikan PT AMTB kepada masyarakat di kantor barunya.
Rombongan DPRD yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Tabalong, Noor Farida, bersama Ketua Komisi II DPRD Tabalong, Winarto, disambut jajaran manajemen PT AMTB. Selain meninjau fasilitas dan layanan kantor, pertemuan juga diisi dengan diskusi terkait berbagai persoalan serta aspirasi masyarakat mengenai pelayanan air bersih.
Ketua Komisi II DPRD Tabalong, Winarto, menyampaikan bahwa fokus utama pembahasan dalam pertemuan ini adalah pelayanan air bersih serta jangkauan jaringan distribusi air minum. Menurutnya, hingga saat ini masih terdapat sejumlah titik, termasuk di wilayah perkotaan, yang belum terlayani secara maksimal akibat keterbatasan jaringan dan kapasitas sumber air baku.
Selain itu, keterbatasan peralatan pendukung juga menjadi kendala dalam penyaluran air bersih kepada pelanggan. Kondisi tersebut dinilai memerlukan dukungan tambahan anggaran agar pelayanan dapat menjangkau wilayah yang lebih luas, termasuk daerah utara dan selatan Kabupaten Tabalong.
Winarto juga menyinggung adanya rasionalisasi anggaran akibat pemotongan Dana Bagi Hasil atau DBH, yang berdampak pada keterbatasan dukungan anggaran pada tahun 2026. Meski demikian, DPRD berharap kebutuhan pengembangan jaringan dan peningkatan pelayanan PT AMTB dapat diakomodir pada perubahan APBD mendatang.
“Masih dibutuhkan tambahan anggaran, karena adanya rasionalisasi akibat pemotongan Dana Bagi Hasil yang cukup berdampak tahun ini. Mudah-mudahan pada perubahan APBD ke depan bisa kita akomodir, termasuk untuk wilayah utara dan selatan Tabalong yang masih banyak belum terjangkau layanan air bersih. Kami berharap PT AMTB dapat menindaklanjuti, serta pemerintah daerah mendukung dari sisi ketersediaan jaringan melalui Dinas PUPR,” ujar Winarto, Ketua Komisi II DPRD Tabalong.
Komisi II DPRD Tabalong menegaskan akan membawa persoalan ini ke dalam pembahasan rapat kerja DPRD serta menyampaikannya kepada unsur pimpinan DPRD. Harapannya, pemerintah daerah dapat memberikan dukungan anggaran serta memperkuat sinergi lintas perangkat daerah, khususnya dengan Dinas PUPR, agar ketersediaan jaringan air bersih dapat ditingkatkan dan pelayanan kepada masyarakat semakin merata.
Muhammad Ariadi
TV Tabalong – Melaporkan
