DPRD Kabupaten Tabalong mengapresiasi usulan APDESI Tabalong terkait kenaikan penghasilan tetap dan tunjangan bagi perangkat desa. Kenaikan penghasilan tetap dan tunjangan ini diminta untuk tetap disesuaikan dengan kondisi keuangan desa masing-masing.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua 2 DPRD Tabalong, Noor Farida, usai rapat dengar pendapat terkait usulan kenaikan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa, bersama Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Tabalong, pada Jumat, 31 Januari 2025, di Sekretariat DPRD Tabalong. Rapat ini juga turut dihadiri tim TAPD, serta DPMD Tabalong.
Noor Farida menuturkan, tidak ada larangan bagi DPRD untuk tidak menyetujui usulan ini, tetapi kebijakan ini harus dipertimbangkan dengan kemampuan keuangan desa. Selain itu, kenaikan ini dilakukan secara bertahap, terutama jika kondisi ekonomi, inflasi, dan alokasi dana desa dalam keadaan baik.
Noor Farida pun menyarankan pemerintah daerah untuk menyusun simulasi terkait usulan ini, sehingga dapat menentukan langkah terbaik dalam mengimplementasikan kebijakan yang menjadi usulan APDESI Tabalong dan dapat meningkatkan kesejahteraan perangkat desa.
“Kalau dewan sendiri menyarankan, agar dihitung kembali dari yang terendah sampai tertinggi, jadi bagaimana nanti yang tertinggi tentunya tidak lagi dibantu pemerintah dan bagi yang terendah akan dibantu oleh pemerintah daerah, jika memang pemerintahan desa itu mampu atau tidak memberikan harapan seperti yang diinginkan oleh APDESI,” ujar Noor Farida, Waket II DPRD Tabalong.
Noor Farida menambahkan pentingnya kesejahteraan bagi seluruh perangkat desa, termasuk RT dan BPD. Menurutnya, DPRD Tabalong akan terus mengawal usulan ini agar dapat memberikan manfaat bagi seluruh aparatur desa, tanpa membebani keuangan desa.
(Dano Nafari/TV Tabalong)
