Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Tabalong menyampaikan kendala keuangan di kedinasan, khususnya terkait penggajian outsourcing. Disampaikan anggaran outsourcing Disporapar di tahun 2026 tidak mencukupi setelah terjadi perubahan aturan terkait peningkatan gaji outsourcing.
Kendala keuangan ini disampaikan Disporapar Tabalong dalam rapat kerja bersama Komisi Tiga DPRD Tabalong yang digelar pada 26 Februari 2026. Menyikapi hal ini, Komisi Tiga DPRD Tabalong melalui wakilnya, Jurni, mengatakan siap mendukung untuk memenuhi kekurangan anggaran penggajian outsourcing di Disporapar Tabalong.
Di tahun 2026 diketahui gaji outsourcing mengalami kenaikan dari 2,5 juta menjadi 2,9 juta rupiah sehingga dari anggaran saat ini Disporapar Tabalong mengalami kekurangan anggaran sebesar 120 juta rupiah. Jurni mengatakan pihaknya siap mendukung kekurangan anggaran ini, terlebih masalah tersebut menyangkut kesejahteraan para pekerja outsourcing di Disporapar Tabalong.
“Kalau itu sudah kewajiban artinya yang disebut skala prioritas itu artinya belanja rutin itu yang wajib dulu, apalagi itu menyangkut penghasilan orang, artinya ASN kita maupun tenaga honor kita yang ada di Kabupaten Tabalong, kami rasa itu suatu kewajiban,” ujar Jurni, Wakil Ketua Komisi III DPRD Tabalong.
Jurni berharap kenaikan gaji ini sejalan dengan peningkatan kinerja dari para pekerja outsourcing sehingga memberikan dampak positif untuk masyarakat Tabalong.
Gazali Rahman, TV Tabalong, melaporkan.
